JAKARTA—Tokoh adat Papua, Yan Piet Yarangan meminta Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) segera membatalkan keputusan pemecatan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di semua tingkatan di partai berbasiskan agama tersebut.
Soalnya, kata Yan Piet Yarangan, pemecatan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut sama saja artinya pembunuhan terhadap demokrasi di Indonesia yang tumbuh subur setelah reformasi. Bahkan masyarakat Papua memberikan penilaian bahwa Fahri adalah salah seorang pejuang demokrasi yang dikenal masyarakat Indonesia secara umum dan rakyat Papua secara khusus.
Fahri dikenal sejak reformasi sebagai tokoh dan pejuang yang berada dalam lingkaran kekuasaan di Pusat. “Kami meminta DPP PKS segera membatalkan keputusan pemecatan Fachri karena hal ini menimbulkan kecemasan masyarakat Papua untuk berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kalau Fahri saja dibegitukan, bagaimana dengan masyarakat Papua yang jauh dari pusat ? “Jika pejuang demokrasi dihambat atau dibunuh kebebasannya, ini sama saja dengan pembunuhan masa depan Indonesia.”
Menurut Yan, salah satu moment masyarakat Papua sangat menghormati Fahri adalah membicarakan masa depan masyarakat adat yang ditindas dan dirampok hak-hak kepemilikannya dengan menyelenggarakan konferensi besar masyarakat adat Papua tahun lalu.
“Fahri satu-satunya pejabat pusat yang mendukung langkah itu. Padahal banyak mengajukan keberatan dengan tidak memiliki dasar hukum benar dan jujur. Adalah seorang Fahri Hamzah, satu-satunya tokoh yang kemudian berani menjamin bahwa konferensi besar masyarakat adat Papua adalah wadah demokrasi yang harus dihormati dan didukung demi kemajuan Indonesia yang lebih cepat dan manusiawi.”
Masyarakat Papua mengenal Fahri sebagai tokoh yang pluralis, demokratis, humanis, dan dapat menangkap apa yang diderita rakyat. Fahri juga dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam berpikir, bertindak dan berkarya. Masyarakat Papua menilai Fahri adalah tokoh penerus dari orang-orang hebat seperti BJ Habibie dan Gus Dur yang sangat demokratis, pluralis, humanis, dan dapat menangkap roh penderitan rakyat.
Dia menyesalkan langkah PKS memecat Fahri dari DPR karena bagaimana juga DPR adalah lembaga yang merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan dan bukan mewakili wilayah-wilayah tertentu sehingga alasan sikap Fahri yang berani bicara apa adanya dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
”Indonesia itu beragam, kalau orang Timur yah gaya bicaranya seperti Fahri, jangan dianggap kalau berani berbicara lantang dan jujur seperti Fahri dianggap tidak berbudaya Indonesia,” ungkapnya kecewa.
Dikatakan, Fachri tidak hanya milik PKS tetapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia sehingga PKS tidak bisa seenaknya memecat seorang kader tanpa alasan yang jelas yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
”Bila itu dilakukan, PKS jelas bukan partai reformis yang menghargai demokrasi dan kebebasan berbicara dan berpikir. PKS sama saja dengan mengembalikan era otoriter terhadap kadernya sendiri dimana semua dibungkam dan tidak mendukung adanya ruang kebebasan dalam berpikir dan berkreasi. Sampai kapanpun keadilan tidak akan terjadi jika orang berbicara dibungkam,” demikian Yan. (art)
