Jakarta – Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 yang berkualitas dan untuk kesejahteraan rakyat merupakan komitmen para pemimpin lembaga negara. Harapan yang demikian dituangkan dalam 18 butir kesepakatan para pimpinan lembaga negara setelah mereka mengadakan pertemuan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 20 Maret 2014.
Dalam pertemuan di mana MPR menjadi tuan rumah, hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden M. Budiono, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua KY Suparman Marzuki, dan Ketua MA Muhammad Hatta.
Saat konferensi press, di mana ratusan wartawan dari berbagai media, Sidarto membacakan kesepakatan-kesepakatan dalam pertemuan yang memakan waktu sekitar 2 jam itu. Bagi pimpinan lembaga negara, demokrasi hasil Pemilu bukan hanya untuk kepentingan pertumbuhan demokrasi semata namun demokrasi yang benar-benar lahir dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. “Demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dari semua untuk semua,” ujar Sidarto.
Diakui oleh pimpinan lembaga negara, Pemilu 1999, 2004, dan 2009 berhasil dilaksanakan dengan baik meski ada kekurangan. Untuk itu pimpinan lembaga negara berharap Pemilu 2014 bisa dilaksanakan dengan kualitas demokrasi yang lebih baik lagi.
Dalam Pemilu, pimpinan lembaga negara menyatakan bahwa rakyat diberi ruang untuk menentukan siapa wakil rakyatnya dan siapa pemimpin nasional untuk 5 tahun ke depan. Untuk itu partisipasi rakyat yang diharapkan adalah partisipasi yang didasarkan pada kesadaran bukan karena mobilisasi apalagi karena politik uang.
Untuk itu semua pimpinan lembaga negara berharap dan berupaya agar tahapan Pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan baik dalam arti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga wakil rakyat dan presiden dan wakil presiden dapat terpilih sesuai dengan agenda ketatanegaraan yang disepakati. (mpr)
