PARLEMENTARIA.COM– Pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dipertahankan dalam membantu pemberantasan korupsi di tanah air.
Soalnya, kata Pangi dalam dialetika demokrasi bertema ‘Marak Kepala Daerah Terjerat Operasi Tangkap Tangan’ bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yandri Susanto dan Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagdja di Press Room Gedung Parlemen Semnayan, Jakarta, Selesa (19/9), dua lembaga penegak hukum lainnya yakni kejaksaan dan kepolisian belum bekerja maksimal dalam memberantas pencurian uang negara.
Hanya saja, kata laki-laki kelahiran Sijunjung, Sumatera Barat, 20 Januari 1986 itu, lembaga anti rusuah yang ada sekarang harus diperkuat karena belakangan ini KPK lebih banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibanding tugasnya yang lain dalam menekan angka korupsi di tanah air.
“Saya melihat belakangan ini KPK lebih suka OTT dari pada melakukan tugas lainnya yang dibebankan kepada lembaga ad hoc itu. Sepertinya, OTT itu menjadi alat oleh KPK untuk menutup kekurangannya,” kata Pangi.
Pengajar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, KPK yang tengah mendapat sorotan dari parlemen juga tengah berusaha mencari dukungan dari masyarakat. “OTT adalah salah satu cara paling efektif dalam mendapat dukungan dari rakyat.”
Pangi melihat, kinerja KPK belakangan ini lebih kental nuansa politisnya dibandingkan apa yang menjadi tugas lembaga ini sesuai dengan UU tentang pendiriannya.
Buktinya, selain banyak kepala daerah yang terkena OTT, juga sejumlah orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka tetapi sampai saat ini nasibnya masih terkatung-katung.
“KPK baru menetapkan mereka itu tersangka tanpa proses hukumnya dilanjutkan. Contohnya, mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka. Namun, proses hukumnya sampai saat ini tidak jelas.”
Pada kesempatan serupa, Yandri mengatakan, banyaknya kepala daerah yang kena OTT KPK belakangan ini tidak ada kaitannya dengan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No.10/2016 tentang Pilkada.
Kepala daerah yang terpilih dan kena OTT tetap sah menjadi kepala daerah sampai ada hukum tetap, atau mengundurkan diri. Apalagi ada 36 kepala daerah status tersangkanya digantung karena tak cukup bukti.
“UU Pemilu tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena OTT KPK. Sehingga kepala daerah itu tetap sah sebagai kepala daerah sampai ada keputusan hukum tetap, atau mengundurkan diri,” Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Diakui, sulit dalam pemilu tanpa dana yang memadai. Sebab, untuk kampanye Pilkada saja bisa membutuhkan Rp 285 miliar yang digunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, kaos, dangdutan, dan kebutuhan lainnya.
Masyarakat tidak bakal mau menghadiri kampanye tanpa diberi transport. Mengapa? Mereka selalu mengatakan kedatangannya di kampanye itu pakai bensin, meninggalkan pekerjaannya yang jika dihitung dalam sehari bisa mendapatkan Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.
“Lalu, apakah transport Rp 100 ribu kampanye itu bisa disebut politik uang?” Inilah susahnya. Sehingga kita tak bisa menyalahkan calon kepala daerah, tapi juga masyarakat. Makanya, semua harus diperbaiki.”
Menurut Yandri, pemilu langsung itu memang mahal. Karena itu wajar jika kepala daerah ingin mengembalikan modalnya setelah menjabat. “Kan tak cukup pengembalian modal, tapi untungnya mana? Itu manusiawi. Yang penting tidak melanggar hukum. Kalau melanggar, ya konsekuensinya OTT KPK,” jelas dia.
Dia menyayangkan kenapa KPK tidak mengoptimalkan pencegahan. Sebab, bahaya juga kalau banyak kepala daerah OTT, karena jabatannya akan dijabat oleh Plt (pelaksana tugas). Sedangkan Plt tidak boleh membuat kebijakan strategis.
Konsekuensinya, program pembangunan di daerah tak jalan, sekaligus perekonomian semisal pembangunan infrastruktur jalan, pertanian akan mati. “Perekonomian rakyat berhenti dan merugikan semua.”
Apalagi kalau incumbent akan maju, pihak yang berkepentingan akan terus mendekati incumbent itu. “Ada yang mau menjadi sponsor, membiayai pilkada, dan sebagainya. Maka, di situlah mereka bisa terjebak dan akhirnya kena OTT,” ungkap politisi asal Jawa Tengah ini.
Dengan demikian, kata dia, kalau banyak kepala daerah yang OTT bisa mengancam perekonomian dan pembangunan daerah. Tapi, Yandri menolak kalau KPK dibekukan. “Solusinya kepala daerah harus hati-hati, dan KPK dibenahi dengan memprioritaskan upaya pencegahan dari pada OTT,” kata dia.
Sedangkan Rahmat Bagdja mengakui. jika biaya pilkada langsung itu sangat besar. Dampaknya Pilakdes sampai RW pun saat ini dengan uang. “Bahkan jabatan RT/RW dijadikan modal politik dalam setiap pilkada dan pemilu.”
Menurut dia, tahun depan ada 171 daerah yang akan gelar pilkada dan biaya terbesar itu di Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Belum lagi dtambah kalau terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU), biayanya akan terus bertambah. “Untuk Papua Barat saja bisa Rp 15 miliar,” jelas dia.
Karena itu, Parpol pun kata Bagdja, sulit membuat laporan keuangannya. Ada dana perseorangan, BUMD, dan lain-lain, sehingga Bawaslu juga kesulitan merumuskan pendanaan pilkada itu termasuk politik uang atau tidak? (art)






