PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua Komisi II DPR Yandri Susanto menegaskan, banyak kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan buah dari pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang berbiaya mahal.
“Ini inflikasi pilkada langsung yang memang sangat mahal, termasuk legislatif,” kata Yandri dalam diskusi ‘Marak Kepala Daerah di OTT, Sejauh Mana UU No 10/2016 Diterapkan Penyelenggara Pemilu?’ di Media Center DPR, Selasa (19/9/).
Dengan modal yang besar dikeluarkan saat Pilkada, kata Yandri, maka sangat manusiawi mereka yang terpilih ingin mengembalikan modalnya. “Kalau ada yang terpilih, mau mengembalikan modal itu sangat manusiawi. Bisa jadi cari lebih, ini yang menjadi PR kita dan probem kita semua,” kata politisi PAN itu.
Dikatakan Yandri, bisa saja seorang calon kepala daerah tidak mengeluarkan biaya yang besar. Persoalannya kata Yandri, apakah rakyat mau menghadiri kampanyenya tanpa dikasih konsumsi, kaos dan tanpa disiapkan hiburan?.
“Apakah rakyatnya mau datang mendengarkan calon kepala daerah cuap-cuap, pidato dengan hebat, berapi-api, kemudian tidak dikasih konsumsi, tidak dikasih kaos, tidak ada dandutnya? Mau gak kira-kira dan ini menjadi tantangan kita semua. Bisa saja kita mencari kandidaat yang bersih, ga punya biaya dan dipilih, artinya ini ibarat ya buah simalakama,” ujar Yandri.
Jadi yang paling penting sekarang ini kata Yandri adalah mencari solusi, kalau dibiarkan tentunya KPK tidak stop OTT ini, tapi kalau ketangkap semua ya goncang juga, yang malu juga republik ini di mata dunia. Dia meminta KPK untuk lebih mengutamakan pencegahan.
“Kalau sampai 100 kepala daerah ditangkap OTT saya juga bingung. Mau ditaruh dimana penjaranya. Apakah penyidik KPK sanggup, terus KPK kalau penyidik nggak sanggup terus berhenti memberantas korupsi, ini juga jadi masalah,” katanya.
Bukan itu saja menurut Yandri, kalau semua kepala daerah ditangkap maka semua diganti Plt dan Plt tidak boleh mengambil kebijakan yang sangat strategis, maka pembangunan, laju pemerintahan itu bisa terganggu. “Kalau misalnya ada 30% walikota, bupati, gubernur ditangkap, bisa oleng republik ini, pembangunan gak jalan berarti ekonomi nggak jalan,” tegas.
“Sebenarnya yang paling gampang adalah rakyatnya sadar, pemimpinnya sadar, aparat hukumnya sadar, kalau kita sama-sama sadar saya kira masalah politik uang bisa kita berantas, masalah korupsi kita berantas,” katanya.
Dia berharap banyaknya kepala daerah yang kena OTT KPK bisa menjadi pembelajaran bagi kepala daera yang lain. Tetapi tidak cukup kita harapkan di pundak kepala daerah, tetapi perlu komitmen semua anak bangsa, terutama rakyat, pengusaha, para politisi dan lain sebagainya. kalau itu sudah menajdi satu napas, bahwa masalah politik uang menjadi musuh kita, korupsi musuh kita, saya kira berlahan tapi pasti kita mengarah yang lebih baik,” harapnya. (aam)
