PARLEMENTARIA.COM– Kembalikan pemilihan presiden dan kepala daerah kepada MPR dan DPRD karena cara yang dilakukan sekarang tak sesuai dengan Pancasila yang salah satu butir landasan negara itu adalah musyawarah mufakat.
Hal itu dilontarkan pakar Hukum Tata Negara (HTN) Margarito Kamis dalam diskusi dengan tema ‘Menuju Pemilu Serentak 2019’ bersama Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Pemilu, Lukman Edy di Press Room Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).
Selain sistem pemilu yang dilakukan di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan pancasila, kata Margarito menanggapi kekhawatiran Lukman Edy, pemilu di Indonesia juga sudah begitu liberal. “Cara sekarang lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya. Hanya orang punya uang yang berkuasa. Orang jujur dan idealis jangan mimpi jadi penguasa,” kata Lukman.
Selain itu lanjut dia, akibat sistem pemilu seperti sekarang ini, bangsa Indonesia menjadi terpecah belah. “Kita disibukan terus menerus dengan ketegangan dan gesekan anak bangsa. Sara ada dimana-mana. Lihat, apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Energi bangsa ini habis hanya untuk itu, sementara cita-cita mensejahterakan rakyat jadi omong kosong,” kata Margarito.
MPR, lanjut Margarito, harus berani dan berpikir untung ruginya dengan cara yang dilakukan sekarang. “MPR harus mengambil keputusan untuk kembali pada pemilu tak langsung yang pernah dilakukan di Indonesia. Terutama dalam pilkada serentak. Jakarta contohnya, saling caci dan hujat. Itu bukan kepribadian kita. Selain itu pemilu langsung juga bukan demokrasi Pancasila. Kerusuhan di Jakarta, ternyata juga terjadi dibeberapa daerah lain di Indonesia,” kata Margarito.
Malah Margarito mempertanyakan, apa masalahnya kalau tidak dilaksanakan pemilu serentak? “Apa karena perintah MK, soal kepala daerah ini , itukan hanya pilihan dasar kita karena menurut konstitusi kepala daerah bisa dipilih melalu DPRD. Zaman SBY sudah dibuat UU) yakni UU 21/2014. Kenapa diubah.”
Dikatakan, kalau DPR mengubah haluan Politik pemilihan kepala daerah dan presiden melalui DPRD dan MPR, itu tidak salah secara konstitusi dan ini sudah pernah dilakukan. “Sekarang, kita sok-sok berdemokrasi. Padahal kepala daerah dipilih melalui DPRD dan Presiden dipilih, itu juga demokrasi. Mana ada di negara lain yang demokrasinya lebih baik dari Indonesia ada pemilihan seperti di Indonesia.”
Karena itu, kata dia, MPR yang sebagian besar adalah anggota DPR pada batas tertentu harus berani mengambil sikap, mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan Presiden dipilih MPR. “Dipilih MPR bukan berarti tidak bisa menggunakan sistem presidential,” kata dia.
Margarito mengaku mengetahui bahwa banyak orang mengeritik DPRD. “Kalau pun ada kekurangan DPRD, jumlahnya berapa orang. Anggota DPRD itu yang banyak kan hanya di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, selebihnya sampai 40-50 orang , kalau mereka ngaco bisa saja Di sadap, karena ketakutan kita jangan sampai mereka cing-cay.
Menurut saya, kata dia, kita harus serius memikirkan barang ini. “Kita jangan tutup mata dengan masalah yang ada sebagai contoh yang ada adalah di Jakarta. Kita bisa berpikir sebagai contoh pantulan nilai kita berbangsa dan bernegara kita jadikan Pilkada Jakarta ini sebagai ajang resmi merendahkan martabat orang, menghina orang, sesuka sukanya, terjadi pembelahan yang luar biasa, harmoni kita rusak total , ini demokrasi atau anarkisme yang dibungkus dengan baju demokrasi.”
Jangan jangan, lanjut dia, 2019 kita menyempurnakan anarkisme tetapi berbaju demokrasi, sedangkan demokrasi kita adalah demokrasi pancasila. “Kita memaki dan merendahkan orang sesukanya, apa dasarnya , kalau seperti ini namanya ‘ Demokrasi Syaitan’ dan sempurna sudah sekulerisasi dalam politik kita.”
Margarito tidak percaya bahwa anggota MPR punya keyakinan 1000 persen atau 50 persen saja peritiwa yang terjadi di Jakarta tidak akan terjadi di daerah-daerah. “Anda tidak lihat tidak banyak perkara yang ada di MK. Tidak banyak yang diputus di sana. Yang ada tipu menipu. Pilkada langsung adalah medan tipu-menipu. Kalau anda ikut Pilkada, anda jujur maka saya bilang anda orang paling tolol di dunia,” demikian Margarito Kamis. (art)
