Polhukam

KPU Harus Segera Selesaikan Data Pemilih Ganda

PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyelesaikan temuan Bawaslu mengenai ditemukannya data pemilih ganda sebanyak 131. 363 di 76 kabupaten dan kota berdasarkan analisis by name dan by adres sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Desakan itu disampaikan Firman Subagyo dalam rapat dengar pendapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di ruang rapat Komisi II DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Politisi senior Partai Golkar itu juga meminta KPU untuk menyelesaikan adanya temuan sebanyak 2 .618 .034 calon pemilih yg belum terekam KTP elektronik atau e-KTP.

“Saya meminta agar KPU dapat menyelesaikan temuan itu secepatnya mengingat waktu dan jumlah yang sangat besar dan signifikan tersebut akan sangat merugikan hak-hak dari warga negara yang terancam tak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 yang akan datang,” tegas Firman Subagyo.

Firman juga mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara pemilu, KPU selalu berkoordinasi dan melakukan kerja sama yang baik dengan Bawaslu sebelum mangambil keputuasan agar tidak terjadi tafsir yang berbeda beda terhadap aturan hukum yang ada.

Dia mencontohkan seperti PKPU yang melarang mantan narapindana yang tdk boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif yang sudah banyak dibatalkan oleh Bawaslu.

“Ini menunjukkan dan dikesankan masih ada pandangan dan tafsir yang berbeda beda terhadap aturan hukum yang berlaku dari penyelenggara dan pengawas pemilu,” katanya.

Karena itu, dengan sisa waktu yang ada, dia meminta KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR RI bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai pemilih dan memberikan bimbingan teknis kepada KPU Daerah dan Bawasda agar mereka mempunyai sikap dan pandangan tafsir yang sama dari berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada.

“Pemahaman terhadap aturan hukum ini sangat penting karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan di lapangan masih ada tafsir yang berbeda beda antara KPUD dan Bawasda di masing-masing daerah dan ini akan sangat mengganggu proses demokrasi dan dapat merugikan hak-hak masyarakat dan parpol peserta pemilu,” tegas Firman Subagyo. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top