Polhukam

DPR Minta KBRI Abu Dhabi Beri Perlindungan Hukum Bagi Aan

PARLEMENTARIA.COM – Ketua Komisi I DPR RI, Dr Abdul Kharis Almasyhari minta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab memberi perlindungan hukum kepafa Aan Binti Andi Asip (40), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjerat kasus hukum di negara itu.

Otoritas hukum Abu Dhabi menyatakan, perempuan asal Karawang, Jawa Barat tersebut terlibat kasus pembunuhan berencana.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Provinsi Jawa Tengah tersebut menyampaikan keprihatinan dan duka dia atas berita tersebut.

“Komisi I DPR RI turut berduka dan prihatin yang mendalam untuk korban dan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Kharis biasa disapa dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaris.com, Sabtu (7/4).

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Kharis, dia berharap semoga TKI yang diduga dan disangkakan membunuh tidak terkait dengan peristiwa tersebut.

” Saya berharap WNI kita yang menjadi tenaga kerja di sana dalam proses hukumnya tidak terbukti dalam kasus tersebut, karena jelas sekali yang berlaku di Abu Dhabi adalah hukum Qisas, semoga tidak terjadi.”

Karena itu, Kharis meminta kepada KBRI untuk segera memberikan pendampingan hukum sesuai Hak WNI hingga kasusnya selesai dan mencapai ketetapan hukum yang mengikat.

“Saya juga minta KBRI dan Kemenakertrans agar segera mengkomunikasikan masalah yang bersangkutan dengan keluarga di tanah air. Dengan begitu, keluarga Aan di tanah air mendapat informasi yang jelas dan jernih tentang keberadaan dan status hukum serta prosesnya hingga tuntas,” tegas politisi asal Solo ini.

Selain itu, sebagai wakil rakyat Kharis juga menghimbau WNI yang berada di luar negeri agar berhati-hati dalam pergaulan di negeri orang dan tetap mematuhi aturan serta ketentuan hukum yang berlaku di negara mana dia berada.

Bila mengalami kendala di luar negeri, kata Kharis, segeralah mencari dan menghubungi kantor KBRI atau perwakilan Pemerintah Indonesia agar diberikan bantuan maksimal.

Untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berikut pihak terkait, Kharis meminta diberikan edukasi kepada warga negara kita sebelum melakukan kegiatan di luar negeri agar tidak terjadi kembali hal serupa.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top