Polhukam

Forum Silaturahmi Keraton, Nono: Kearifan Lokal Yang Masih Relevan Harus Dipelihara

PARLEMENTARIA.COM– Nilai-nilai kearifan lokal yang masih relevan dengan perkembangan zaman harus dipelihara. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan budaya dan ideologi negara.

“Hadirnya Negara Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan dan keikhlasan Kesultanan dan Kerajaan Nusantara yang mewakafkan wilayahnya untuk bergabung dalam sebuah NKRI,” kata Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono saat memberi sambutan pada acara Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) di Pendopo Kedaton Kesultanan, Ternate, Maluku Utara (30/3).

Apalagi, keberadaan Keraton Kesultanan Ternate menunjukkan betapa berpengaruhnya di abad 13 sampai 19. Pengaruh Kesultanan Nusantara dalam politik internasional di masa itu, dapat dilihat dari hubungan diplomasi yang terjalin dengan berbagai Kesultanan dan Kerajaan di Asia dan Eropa. “Dalam teori, diplomasi hanya bisa dibangun antara negara yang sama-sama berdaulat dan memiliki kepentingan politik yang sama,” tegas Nono.

Terlepas dari itu, kata Nono, kesejahteraan dan keadilan di Indonesia saat ini memang masih jauh dari harapan. Namun, harus tetap optimis, bahwa Indonesia hari ini haruslah lebih baik dari Indonesia di masa lalu. “Indonesia di hari esok harus lebih baik dari Indonesia di hari ini.”

Dikatakan, DPD RI sedang memperjuangkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU), antara lain RUU Daerah Kepulauan dan RUU Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat. “Dengan demikian masyarakat yang berada di daerah kepulauan dan masyarakat adat dapat merasakan kehadiran negara,” kata Nono.

Dia berharap dengan disahkannya UU Daerah Kepulauan dan UU Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat, masyarakat di Provinsi dan Kabupaten di wilayah kepulauan dapat merasakan manfaat percepatan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. “Khususnya sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor perhubungan,” ujar dia.

Wakil Ketua DPD RI ini juga mengharapkan agar masyarakat adat diakui hak-haknya oleh negara, seperti hak kepemilikan atas tanah, baik individu atau komunal, maupun hak tanah ulayat serta hak mendapatkan layanan pendidikan yang berakar pada kearifan lokal. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top