Polhukam

Agar Pengadu Domba Gigit Jari, Ketua MPR Ajak Anggota PWKI Melawan

PARLEMENTARIA.COM– Rakyat merupakan pemegang kedaulatan negara di Indonesia. Karena itu, anggota parlemen baik itu DPR RI, DPD RI, DPRD maupun presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu).

Karena itu, rakyat harus memanfaatkan dan menggunakan sebaik mungkin kedaulatan tersebut dalam memilih pemimpin termasuk kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar 27 Juni mendatang di 171 kabupaten/kota.

Hal tersebut dikatakan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan dalam sosiaisasi Empat Pilar MPR di depan ratusan ibu-ibu yang tergabung dalam Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) di Jakarta, Kamis (15/3).

Zulkifli Hasan mengajak, anggota PWKI memilih pemimpin dengan cerdas. “Jangan memilih pemimpin karena uang. Pilihlah pemimpin tersebut yang bakal memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat.”

Kalau memilih pemimpin karena uang, nanti rakyat yang bakal menanggung resikonya karena pemimpin itu tidak bakal memperjuangkan nasib rakyat. “Mereka disibukan dengan diri dan kelompoknya sehingga apa yang menjadi aspirasi rakyat luput dari perhatian mereka.”

Masalah Pilkada serentak tersebut menjadi perhatian Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini karena tak sedikit kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sebagai Ketua MPR RI, saya sedih banyak Kepala Daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Kalau hal seperti ini terjadi terus menerus, kan bahaya,” kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Lampung itu.

Karena rakyat yang menentukan terpilihnya seseorang menjadi Kepala Daerah, lanjut laki-laki yang akrab dengan panggilan Zulhas ini, ke depan jangan ada lagi yang memilih calon pemimpin karena uang sehingga tidak membantu mereka kena tangkap KPK.

“Bila calon itu yang dipilih, jika mereka nanti menjadi kepala daerah, pasti akan mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan. Ujungnya tentu saja mereka berurusan dengan KPK. Jadi, rakyat yang bisa mencegah calon kepala daerah memberi duit untuk mendapatkan suara rakyat.”

Dikatakan, dalam setiap pemilu tertutama Pilkada, ada istilah Nomor Piro Wani Piro (NPWP). “Saya pernah diberitahu bahwa di Pilkada jangan menjadi Pemberi Harapan Palsu (PHP) tetapi harus NPWP,” kata anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II ini.

Jadi, bila ingin kepala daerah tidak kena OTT sistem pemilihan juga harus dirubah tidak langsung tapi lewat DPRD agar biaya murah. “Rakyat adalah bos, penentu siapa yang dipilih. Jika memilih pimimpin yang kena OTT karena ingin balik modal, ya, yang salah pemilihnya,” Zulhas.

Ketua MPR RI ini juga mengajak peserta PWKI untuk malawan pengadu domba yang bisa hancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau kita bersama-sama melawan mereka, pengadu domba yang ingin menghancurkan Indonesia ini bakal gigit jari.”

Indonesia, kata Zulhas, memang tidak sama dengan negara lain yang ada di dunia ini. “Kita memang berbeda-beda. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku dengan adat istiadat yang berbeda, bahasa yang berbeda. Para pendahulu kita sengaja bersatu dengan satu tujuan yakni agar rakyat sejahtera,” demikian Zulkifli Hasan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top