Polhukam

Banyak Mudarat Pilkada Langsung, DPR Minta KPK Lakukan Kajian

PARLEMENTARIA.COM– Banyak pihak menilai, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat seperti yang diperintahkan undang-undang dan berlaku di Indonesia saat ini lebih banyak mudarat dari manfaatnya.

Bahkan Ketua DPR RI, Bambang Soesetyo beberapa hari lalu sempat melontarkan ide mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD seperti yang terjadi pada masa Orde Baru berkuasa.

Untuk mengetahui benar atau tidaknya penilaian tersebut, DPR sebagai representasi rakyat di Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian apakah benar apa yang disampaikan sebagian masyarakat bahwa pilkada yang terjadi belakangan ini lebih banyak mudaratnya.

“Kami memberikan masukan berdasarkan masukan dari masyarakat bahwa ada sebagian publik menilai Pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya,” kata Bambang kepada awak media di Gedung KPK kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/3).

Dikatakan, untuk maju sebagai kepala daerah, para calon membutuhkan biaya besar. Ujungnya, mereka korupsi atau menyalahgunakan jabatan dia untuk mengembalikan modal ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

“Karena memperbesar korupsi di daerah akibat untuk maju menjadi kepala daerah itu membutuhkan biaya cukup banyak, ujung-ujungnya untuk mengembalikan uang itu kepala daerah korupsi,” kata Bambang.
Karena itu, dia dengan KPK membicarakan strategi pencegahan korupsi yang masif di daerah akibat Pilkada. “Tadi kami tidak bicara teknis dan kasus tetapi lebih kepada strategi bagaimana melakukan pencegahan terhadap korupsi yang masif di daerah terutama diakibatkan pilkada.”

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, lembaga yang dia pimpin akan melakukan kajian mengenai hal itu dengan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

“Tadi juga Pak Syamsuddin Haris dari LIPI juga datang membicarakan hal yang sama. Nanti, kami undang banyak ahli dan pakar untuk membicarakan untung rugi, baik buruknya.

“Apakah nantinya dilakukan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pilkada langsung seperti sesuai dengan UU yang berlaku sekarang atau pilkada keterwakilan seperti masa lalu yakni melalui DPRD,” demikian Agus Rahardjo. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top