Polhukam

Fahri Hamzah Sarankan Presiden Jokowi Miliki Pasehat Hukum Tata Negara

PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memiliki penasihat hukum tata negara.

“Kasihan presiden. Saya sedih melihat presiden enggak punya penasihat tata negara. Jadi, enggak konstitusional, ngawur, dan ngidul aja,” ucap Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (5/3/2018).

Pernyataan tersebut dilontarkan Fahri terkait belum juga ditandatanganinya UU atas revisi UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). “Ini menjadi masalah serius bila presiden tidak juga menandatangani UU MD3,” ujarnya.

Fahri menilai orang-orang di sekitar Jokowi tidak memiliki kemampuan dalam penguasaan masalah. Mereka terlihat ngaur dalam bekerja. Untuk itu, Fahri meminta Jokowi berhati-hati dalam bekerja.

“Presidennya harus hati-hati. Enggak punya penasihat tata negara sih, jadi ngaur gitu kiri-kanannya. Ada orang-orang jago di sekitar Presiden, tapi tidak jelas. Bahkan, sikapnya terhadap UU MD3 ini bahaya betul,” nilai Fahri.

Politisi dari Bima NTB ini juga mengakui Presiden tidak memiliki ahli ekonomi, hingga keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh orang nomor satu di negara ini tidak subtansial.

“Ada tantangan membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya yang sangat subtantif. Ini bisa babak belur saat debat Presiden nanti,” katanya.
Langkah Jokowi bisa dimuluskan saat debat Presiden nanti, bila tidak ada lawannya selain melawan ‘kotak kosong’. Namun, Fahri mengaku hal itu sulit terjadi karena kotak kosong tak bisa menghadapi manusia, selain kotak kosong menghadapi kotak kosong.

“Ya kecuali kalau lawan kotak kosong. Makanya ada yang pengen Presiden lawan kotak kosong. Bahaya dong, yang bisa lawan kotak kosong hanya kotak kosong, enggak bisa manusia,” jelasnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top