Polhukam

Zulkifli Hasan: Perlu Duduk Bersama Melawan Rente Dalam Polirtik

PARLEMENTARIA.COM– Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengatakan, dalam kondisi demokrasi Indonesia seperti saat ini, melawan rente dalam politik adalah hal yang berat.

Karena itu, ungkap Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, kita harus duduk bersama untuk mencari solusinya sehingga ke depan biaya untuk maju menjadi kepala daerah maupun legislatif tidak lagi seperti sekarang

Hal itu dikatakan Zulkifli Hasan saat memberikan kata sambutan peluncuran buku
yang ditulis Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak di Kantor DPP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/2) malam.

Pada kesempatan itu, anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, Zulkifli mengucapkannya sembari meniru salah satu dialog dalam film ‘Dilan’. “Yang betul seperti Dilan, ‘melawan rente itu berat, biar aku saja’.”

Zulkifli hasan mengakui politik di Indonesia mahal dan itu menyebabkan korupsi menjalar. Ada beberapa hal yang perlu disempurnakan termasuk praktek demokrasi itu itu sendiri. “Demokrasi Pancasila seharusnya hadirkan kesetaraan dan keadilan, bukan melahirkan kesenjangan sosial serta menghasilkan politik rente.”

Dia menyinggung kedaulatan pangan yang tidak tercapai di Indonesia. Menurutnya, hal itu terjadi akibat politik rente. “Negeri ini punya kekayaan berlimpah dan karenanya urusan pangan harusnya mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak perlu impor,” kata dia.

Ketua MPR RI ini menyinggung soal korupsi di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia terkait korupsi disebutnya sudah begitu luar biasa, namun sistem yang ada masih belum benar.

“Ikhtiar perbaikan demokrasi itu seiring sejalan dengan perbaikan politik dan pencegahan korupsi. Kita perlu perubahan sistem yang menyeluruh dari hulu sampai ke hilir,” kata dia.

Sementara itu Dahnil menyebutkan, saat ini terjadi kekeliruan dalam nalar politik di Indonesia. Salah satunya terlihat saat ada kritik yang diberikan terhadap tokoh politik.

“Jangan tiba-tiba dikritik, misalnya saya kritik Pak Jokowi, kemudian pendukungnya bilang atau Pak Jokowi bilang, ‘Ya sudah, Anda sudah kerjakan apa?’.

Dikatakan, kritik kok kita disuruh kerja. “Kritik ya kritik saja, jangan dibalikkan. Kalau saya mengkritik, jangan dikembalikan. Kalau begitu, tukaran saja, saya yang jadi presiden, Pak Jokowi jadi dosen atau jadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Nalar kita kebalik-balik,” kata Dahnil.

Ormas dan akademisi seharusnya mengingatkan para politikus. Dahnil menyebut politikus sebagai kesatria. “Kami yang di ormas, OKP, di kampus ya kerjaan kami ini. Kerjaan kami mengingatkan kesatria. Mereka maju ke medan perang. Mereka maju untuk bertarung, yang sering melakukan perubahan ya mereka ini.”

Dahnil menyebut ada fenomena kemunculan ‘fans boy’ dan ‘fans girl’ terhadap tokoh politik. Para ‘fans’ politikus ini disebut Dahnil kerap membela habis-habisan para politikus yang disukai.

“Anak muda di Indonesia berubah hanya menjadi fans club, fans boy, fans girl. Anak-anak muda yang masuk politik jadi fans boy, fans girl. Ada orang mati-matian bela Ahok. Ahok salah, Ahok benar, pokoknya Ahok benar,” sebut Dahnil.

Dijelaskan, mereka tidak adu gagasan. Mereka tweet war karena orang per orang. “Tiba-tiba ada fans boy AHY. Semua yang dilakuin benar. Ada fans boy Jokowi, semua yang dilakukan benar. Ada fans boy Zulkifli Hasan, tiba-tiba semuanya benar. Ada fans boy Bang Rizal Ramli. Jadi kehilangan akal sehat.”

Dahnil menyinggung soal politik dinasti di Indonesia. Politik dinasti terjadi akibat pasar politik yang tidak kompetitif. “Pasar politik kita tidak kompetitif. Yang bisa masuk ke pasar adalah yang punya modal. Yang punya darah ‘ningrat’ secara politik. Pasar politik kita bukan pasar politik kompetitif, pasar politik oligopoli,” demikian Dahnil. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top