Info Kesekjenan

Ma’ruf Cahyono Tandatangani MoU Setjen MPR Dengan BPKP

PARLEMENTARIA.COM– Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Ma’ruf Cahyono melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dr Ardan Adiperdana di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/3).

Penandatanganan disaksikan pejabat eselon II dan III di lingkungan sekretariat MPR dan BPKP. Dengan penandatangan MoU ini Ma’ruf berkomitmen, melakukan upaya perbaikan dalam menciptakan pemerintahan baik dan bersih khususnya di bidang sistem pengawasan internal.

Usai acara, Ma’ruf mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan inisiatif kedua lembaga. “Penandatanganan ini menjadi hal yang strategis supaya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran termasuk sistem pengawasannya akan semakin baik,” kata Ma’ruf.

Selama ini, kata Ma’ruf, Setjen MPR RI juga memiliki unit pengawasan internal. Ke depan, bagian pengawasan itu akan ditingkatkan statusnya menjadi inspektorat jendral.

“Memang fungsinya sama, tapi paling tidak dengan statusnya sebagai inspektorat, secara kelembagaan akan lebih mampu menampung misi dari pengawasan yang diharapkan lebih bagus lagi,” jelas Ma’ruf.

Sementara itu Kepala BPKP Dr. Ardan Adiperdana mengatakan tugas BPKP adalah menjaga dan mengawal akuntabilitas. Ini yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Pengawalan akuntabilitas dilakukan dari dua pihak, yaitu dari sistem pengendalian intern pemerintah dan pihak aparat pengawasan.

“Sekretariat Jenderal MPR sangat berkepentingan untuk menjaga kualitas sistem pengendalian intern pemerintah dan aparat pengawasan intern pemerintah. Kalau Setjen MPR akan membentuk inspektorat maka ini akan memperkuat pilar-pilar yang menjadi penjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dari Setjen MPR,” katanya.

Dengan penandatanganan MoU ini, lanjut Ardan, BPKP bersama Setjen MPR akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal sistem pengawasan internal. “Tentu apa yang sudah baik akan terus disuport BPKP dengan peningkatan-peningkatan. Apalagi Setjen MPR sudah mendapat penghargaan dalam pengelolaan keuangan. Tentu ini menjadi modal yang sangat bagus bagi Setjen MPR karena tidak semua lembaga bisa mendapat penghargan itu,” demikian Ardan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top