Polhukam

Soal Pemberantasan Korupsi, Tidak Tempat DPR Dibenturkan Dengan KPK

PARLEMENTARIA.COM– Politisi perempuan Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mengatakan, DPR sebagai lembaga wakil rakyat bekerja transparan dalam mendukung pemberantasan korupsi di tanah air.

Itu dibuktikan dengan ada dibukanya klinik e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu sehingga memudahkan akses publik terhadap DPR.

“Jadi, ini bukti DPR sangat transparan dan mendukung pemberantasan korupsi. Tidak pada tempatnya pula bila DPR terus dibenturkan dengan aksi pemberantasan korupsi oleh KPK,” kata anggota Komisi II DPR RI ini.

Penegasan ini disampaikan Hetifah dalam keterangan tertulisnya melalui pesan WhatsApp (WA) yang diterima Parlementaria.com, Rabu (28/2).

“Saya mengapresiasi peresmian e-LHKPN. Ini inisiatif ketua DPR yang baru. Baguslah, e-LHKPN ini akan mempermudah anggota dewan melaporkan harta kekayaan mereka,” jelas dia.

Sebelumnya, kata politisi dari dapil Kaltim dan Kaltara itu, para anggota dewan selalu melaporkan harta kekayaan dengan mengisi formulir secara manual.

Lewat aplikasi e-LHKPN, tidak saja memudahkan anggota DPR dalam memperbarui laporan harta kekayaannya, tapi juga publik bisa melihat langsung harta kekayaan para wakil rakyat di Senayan.

“Kami sekarang bisa lebih mudah melapor melalui aplikasi. Dengan cara ini menunjukkan anggota DPR di bawah nahkoda yang baru menjunjung tinggi asas keterbukaan dan semakin fokus dalam tugasnya melayani rakyat.”

Hetifah mengapresiasi langkah Ketua DPR yang baru Bambang Soesatyo karena e-LHKPN menunjukkan komitmen DPR dalam memberantas korupsi di lingkungan lembaganya sendiri.

Masyarakat, sambung, politisi Partai Golkar ini, tak perlu membenturkan DPR lagi dengan KPK. “Tentu saja ini wujud transparansi dan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat pemilih. E-LHKPN ini jelas komitmen DPR dalam memberantas korupsi. Bila ada yang membenturkan DPR dengan KPK, ini persepsi yang salah.”

DPR tak ingin menutup-nutupi harta kekayaan para anggotanya yang berjumlah 560 orang ini. DPR sudah jauh lebih terbuka dan akuntabel. Informasi harta kekayaan anggota dewan bisa diakses kapan dan di mana saja oleh publik.

“Masyarakat jadi bisa lebih mengenal wakilnya di DPR, yang selama ini terasa ada jarak. Hal ini yang membuat seolah-olah rakyat dan wakilnya terasa jauh. Mudah-mudahan terobosan ini membawa dampak yang positif,” harap Hetifah.

Dia mengaku selalu melaporkan harta kekayaannya sebagai komitmen pejabat publik yang akuntabel. Hetifah juga mengaku patuh pada aturan hukum yang mewajibkan penyelenggaran negara melaporkan hartanya. “Sebagai anggota DPR dan pejabat, saya patuhi aturan ini,” demikian Hetifah Sjaifudian. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top