Polhukam

Jika Perangi Narkoba, Negara Harus Kuasai Bandara dan Pelabuhan

PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan perhatian yang serius atas penangkapan dan penggagalan penyeludupan hampir 6 ton sabu di perairan Kepulauan Riau selama bulan Februari ini.

“Terungkapnya kasus penyelundupan narkoba jenis sabu hanya dalam tempo kurang dari sebulan perlu mendapat perhatian serius seluruh anak bangsa. Ini yang ketahuan, berapa banyak yang tak ketahuan dan lolos. Jangan sampai Indonesia jadi surga narkoba,” kata Fadli Zon dalam rilisnya, Sabtu (24/2/2018).

Dia mengapresiasi kerja aparat kepolisian, patroli bea cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut atas pengungkapan serangkaian upaya penyelundupan narkoba secara besar-besaran tersebut. “Kerja keras aparat perlu segera diberi penghargaan oleh pemerintah. Kita semua mendukung kerja keras aparat menggagalkan upaya penyelundupan tersebut,” terangnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, hanya kurang dari sebulan, sudah dua kali rekor upaya penyelundupan narkoba terpecahkan. Mulai dari rekor 1,6 ton, dan kemungkinan rekor 3 ton. Meski berhasil digagalkan, hal ini tetap saja sangat memprihatinkan.

“Itu artinya Indonesia merupakan pasar narkoba yang sangat besar. Indonesia sedang darurat narkoba. Upaya pemberantasan narkoba ke depan seharusnya fokus pada bagaimana mematikan pasar yang sangat besar ini, jadi bukan hanya berusaha mematikan para bandar,” jelasnya.

“Kita harus menjaga anak-anak kita, dan segenap anak bangsa lainnya, dari kemungkinan menjadi konsumen pasar narkoba. Itu sebabnya pemerintah harus merangkul organisasi-organisasi keagamaan, kepemudaan, dan memanfaatkan semua lembaga pendidikan pada seluruh jenjang untuk melakukan upaya pendidikan, pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba. Kita harus menyatakan perang terhadap narkoba. Sebuah perang semesta,” ulasnya.

Berdasarkan pengalaman dalam kasus penyeludupan narkoba tersebut Fadli berpendapat bahwa yang menjadi pintu masuk narkoba itu adalah bandara dan pelabuhan.

Oleh sebabnya menurut Fadli, negara harus menguasai sepenuhnya infrastruktur vital seperti bandara dan pelabuhan, karena keduanya merupakan pintu gerbang penting yang menjadi salah satu perbatasan kita dengan dunia luar.

“Jadi, selain kita harus bisa menjaga dengan ketat wilayah perbatasan, baik darat maupun perairan, kita juga tak boleh lalai dalam menjaga bandara dan pelabuhan,” terangnya.

Oleh karena itu dia mengkritik keras pemerintah terkait upaya privatisasi bandara dan pelabuhan. Menurut rencana, akan ada 30 bandara dan 20 pelabuhan yang akan diswastanisasi.

“Itu keputusan ceroboh. Pengelolaan bandara dan pelabuhan tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata untung dan rugi, tapi harus dilihat dari kacamata strategis yang lebih luas,” tegasnya.

Ditegaskan, bandara dan pelabuhan adalah bagian dari infrastruktur pertahanan dan keamanan negara. Keduanya adalah infrastruktur vital yang harus dijaga dan dikuasai oleh negara, tak boleh hanya karena alasan ekonomi remeh-temeh pengelolaannya kemudian diserahkan kepada swasta.

“Saya pertanyakan upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tadi. Terungkapnya upaya penyelundupan narkoba lebih dari lima ton di wilayah perbatasan ini menurut saya harus dijadikan catatan penting ibagaimana kita harus menjaga wilayah perbatasan dan seluruh pintu gerbang negara ini,” tegasnya.

“Omong kosong pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, jika upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tetap jalan terus,” sambungnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top