Polhukam

Aparat Harus Tindaklanjuti Informasi 600 Ton Narkoba dari China

PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik meminta aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Badan Narkotika Nasional maupun TNI Angkatan laut untuk menindaklanjuti informasi terkait rencana masuknya sebanyak 600 ton narkoba dari China untuk diedarkan di Indonesia.

“Aparat penegak hukum harus menindaklanjuti dan memastikan informasi rencana masuknya 600 ton narkotika ke Indonesia itu. Ini tugas BNN dan Kepolisian, juga dibantu oleh TNI Angkatan Laut, karena beberapa kasus penyelundupan narkoba sebelumnya dilakukan lewat laut. Tentu juga semua elemen harus ikut mendukung, termasuk Bea dan Cukai dan masyarakat,” ujar Erma, Senin (26/2/2018).

Terkait adanya desakan kepada Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba, Erma menilai bahwa Jaksa Agung juga harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dimana pidana mati itu hanya bisa dijalankan untuk terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

“Konstitusi kita menjamin hak asasi manusia bagi siapapun. Hak untuk hidup dan hak untuk diadili oleh pengadilan yang terbuka dan transparan. Jadi Pidana mati hanya bisa dijalankan untuk terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak boleh ada eksekusi apapun terhadap terpidana yang belum inkracht. Negara kita bisa dikecam seluruh dunia kalau kita eksekusi mati terpidana yang belum berkekuatan hukum tetap,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat.

Diakuinya, pidana mati merupakan proses yang pelaksanaannya memakan waktu cukup lama. Karena dalam undang-undang dasar, Indonesia menghormati hak paling dasar manusia, yakni hak untuk hidup. Namun jika terpidana mati sudah berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada alasan lagi bagi Jaksa Agung untuk tidak melaksanakannya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top