Polhukam

Minta Legowo, Politisi Senayan Mengaku Sudah Tidak Nyaman Dengan Status Setya Novanto

PARLEMENTARIA.COM– Dua politisi muda Senayan, Yandri Susanto dan Achmad Baidowi mengaku sudah tidak nyaman dengan status tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang disandang Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Karena itu, kedua politisi muda sama-sama menjadi anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri tersebut minta agar Partai Golkar segera melakukan penggantian terhadap Setya Novanto sehingga para wakil rakyat dapat nyaman bekerja.

Hal tersebut dilontarkan Yandri maupun Baidowi dalam acara Dialetika Demokrasi dengan tema ‘Kursi Kosong Ketua DPR RI’ bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Lakalena dan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis di Press Room Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Yandri dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, dengan kondisi Ketua DPR RI seperti sekarang, dirinya merasa lembaga DPR tersendara. “Ketidaknyaman ini tentu saja tidak bisa dibiarkan karena bakal berpengaruh kepada kinerja anggota dewan. Karena itu, saya mengusulkan Partai Golkar segera mengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI,” kata Yandri.

Sekretaris Fraksi dan DPP PAN ini mengatakan, Partai Golkar memiliki segudang kader yang layak untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. “Jadi, sekali lagi saya mengusulkan kepada para petinggi dan pembina Partai Golkar untuk segera mengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI,” kata dia.

Pada kesempatan serupa, Achmad Baidowi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku, dirinya sulit memberi jawaban saat masyarakat bertanya tentang posisi Setya Novanto di DPR RI setelah menjadi tersangka kasus KTP elektronika dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya prihatin dengan ditetapkannya Setya Novanto menjadi tersangka. Namun, saya juga sulit untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat kalau ditanya soal Ketua DPR RI. Habisnya, bagaimana, karena wajar saja masyarakat mempertanyakan hal itu kepada dirinya sebagai anggota DPR RI,” kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur 11 tersebut.

Diakui Achmad Baidowi, apa yang dialami Setya Novanto maupun Partai Golkar, itu sangatlah berat. Namun, Partai Golkar harus segera mengambil sikap. “Kami juga pernah mengalami hal serupa ketika Ketua Umum DPP PPP dijadikan KPK sebagai tersangka. Untungnya, PPP cepat menyelesaikan sehingga tidak seperti yang dialami Partai Golkar saat ini.”

Karena itu, Achmad Baidowi berharap agar Setya Novanto legowo melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Soalnya, dalam diri Setya Novanto tidak hanya melekat jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar tetapi juga DPR RI.

“Di DPR itu kan tidak hanya diisi oleh Partai Golkar, tetapi banyak Partai. Jadi, saya sependapat dengan mas Yandri agar Setya Novanto legowo melepas jabatan sebagai Ketua DPR RI. Kalau keputusan itu diambil, tidak hanya baik buat DPR RI tetapi juga diri Setya Novanto,” jelas dia.

Margarito Kamis malah menilai bahwa pertemuan para pimpinan DPD Partai Golkar dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor memperlihatkan bahwa partai berlambang ‘Pohon Beringin’ tersebut tidak memiliki pendirian. “Saya melihatnya demikian. Sekalian saja Pak Jokowi jadi Ketum Partai Golkar. Itu lebih masuk akal, jangan bolak balik lapor ke Jokowi.”

Selama ini, kata Margarito Kamis, bukan hanya DPD Partai Golkar saja yang lapor ke Jokowi, elite Partai Golkar juga selalu lapor jika ada masalah di internal partai tersebut. “Karena itu, saya usulkan, pilih saja Pak Jokowi sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ini lebih baik dan ringkas karena tidak perlu lagi DPD atau elit Golkar sibuk untuk bertemu dengan Jokowi.”

Pakar hukum ini yakin jika Jokowi jadi Ketua Umum Partai Golkar tak bakal dipermasalahkan. Sebab, posisi Jokowi di PDIP pun bukan sebagai pengurus melainkan hanya kader sehingga jika Jokowi menjadi ketua umum Golkar bukan suatu masalah. “Toh Jokowi bukan pengurus DPP PDIP.”

Tidak hanya itu, Margarito Kamis juga menyarankan agar para elite dan petinggi Partai Golkar menjadikan Jokowi sebagai ketum. “Saya ingin sarankan bos- bos partai Golkar yang jago, putuskan saja jadikan Jokowi sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” demikian Margarito Kamis. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top