PARLEMENTARIA.COM – Rapat gabungan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dan Komite III DPD RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, Rabu (29/11/17). Sebelumnya terjadi pembahasan yang cukup alot terkait bab sanksi dan penentuan judul RUU pada rapat gabungan (Ragab) 16 November lalu.
Ragab yang dipimpin Wakil Ketua PPUU, Abdul Qadir Amir Hartono, senator asal Jawa Timur itu, selain menyepakati penghapusan perihal sanksi, dibahas pula terkait pembentukan Platform Nasional Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Platform Nasional yang dimaksud adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh para pihak non pemerintah yang terdiri dari akademisi, peneliti, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha yang mengemban fungsi dan amanat khusus terkait peningkatan efektivitas, pencarian upaya terobosan dan percepatan pembanguunan ketahanan keluarga.
“Dalam pandangan kami, Komite III bahwa ini urgensinya harus ada lembaga khusus yang konsen mengurusi keluarga yang mengintegrasikan semuanya sehingga perhatian kita, fokus pemerintah bisa fokus benar-benar membangun benteng keluarga, membangun ketahanan keluarga. Adapun terkait nama nanti kita diskusikan lebih lanjut,” kata Wakil Ketua Komite III, dr. Delis Julkarson Hehi, senator asal Sulawesi Tengah.
Sepakat dengan dr. Delis, Ajiep Padindang senator asal Sulawesi Selatan mengatakan bahwa perlunya dibentuk Platform Nasional sebagai wadah berupa lembaga yang diakui pemerintah.
Adapun terkait nama Platform Nasional ini, dirinya mengusulkan 2 (dua) nama yaitu Dewan Ketahanan Keluarga dan Komite Ketahanan Keluarga. (ram/esa).
