PARLEMENTARIA.COM– Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almashary meminta pemerintah dibawah pimpinanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia terkait langkah politik negara komunis itu belakangan ini.
Kepada Duta Besar Korea Utara, kata Kharis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/11), selain meminta keterangan atas langkah politik mereka belakangan ini juga harus menyampaikan kecaman Indonesia kepada negara pimpinan Kim Jong Un tersebut.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, menyayangkan dan mengecam keras peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) Hwasong-15 oleh Korea Utara.
Tindakan tersebut membuat ketegangan di semenanjung Korea memuncak. Padahal, ketegangan itu sempat reda beberapa minggu setelah Korea Utara tidak meluncurkan peluru pemusnah massal ini.
“Dengan uji peluncuran rudal untuk kesekian kali ini, saya nilai Korea Utara sudah ‘bermain api’. Tidakan itu dapat membakar ketenangan kawasan dan perdamaian, Ini jelas melanggar resolusi PBB dan kedaulatan negara lain,” kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah ini.
Dengan adangan perlombaan senjata pemusnah di kawasan Korea, kata dia, berpengaruh besar terhadap keamanan kawasan termasuk ASEAN yang juga dapat mengancam perdamaian seluruh dunia.
“Berbagai resolusi dan kecaman silih berganti terhadap Korea Utara. Namun, ketegangan di semenanjung Korea tidak kunjung reda. Indonesia mempunyai peran strategis melalui upaya-upaya diplomatik guna meredakan situasi yang berkembang agar wilayah itu menjadi zona damai,” jelas Kharis.
Berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah dikeluarkan. Namun, dari sekian banyak resolusi itu, tidak satu juga yang dipatuhi Korea Utara. “Kita tidak ingin punya musuh. Kita ingin tidak ada ketegangan. Kita ingin ada kedamaian di kawasan.”
Kharis mendukung penuh langkah yang sudah dilakukan kementerian luar negeri Indonesia selama ini. “Saya juga mendukung setiap upaya pemerintah Indonesia di PBB untuk mencari dan menjaga agar perdamaian terjaga di semenanjung Korea.”
Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Lestari Priansari Marsudi yang telah melakukan langkah terukur. Namun, langkah itu belum cukup. Masih perlu ada lagi tekanan kepada Korea Utara agar sahabat kita lainnya dikawasan ini seperti Jepang dan Korea Selatan juga di hormati kedaulatannya,” demikian Abdul Kharis Almashary. (art)
