Polhukam

Ketua MPR: Tak Ada Aturan Menteri Harus Mundur Bila Maju Pilkada

PARLEMENTARIA.COM– Tidak ada aturan yang mengharuskan seorang menteri tersebut mundur atau cuti ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Aturan yang mengharuskan mundur hanya untuk anggota DPR RI, bukan menteri sebagai pembantu presiden. Menurut perundang-undangan, tidak ada aturan mundur atau cuti bagi menteri yang maju di pilkada,” kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).

Hal itu disampaikan terkait Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa yang sudah mengirimkan surat permohonan arahan ke Presiden Jokowi untuk mengikuti Pilgub Jawa Timur 2018. “Itu terserah karena menteri adalah pembantu presiden.”

Dikatakan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut,
kalau gubernur, maupun bupati/walikota yang masih menjabat, mereka cukup minta cuti.

“Kalau anggota DPR atau legislatif memang undang-undang mengatur harus mundur. Tetapi, kalau eksekutif enggak ada aturannya. Terserah kepada presiden dan Khofihah. Kan ngak ada Gubernur, bupati maupun walikota yang mundur karena mau untuk periode berikutnya,” demikian Zulkifli Hasan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top