Polhukam

Boediono: Rancangan Pembangunan Lemkaji Harus Sesuai Tantangan Bangsa

PARLEMENTARIA.COM– Rancangan pembangunan semacam Garis-Garis Haluan Negara (GBHN-red) yang sedang dibahas Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI sebaiknya fokus hanya untuk beberapa bidang, tidak meluas dan sesuai dengan tantangan bangsa ini untuk puluhan tahun mendatang.

“Jadi, bukan GBHN. GBHN dulu hanya dikaji tim kecil yang ditunjuk presiden. Sekarang itu sudah tidak cocok karena zamannya sudah berubah. Program pembangunan harus sistematis dan berkesinambungan,” kata Wakil Presiden 2009-2014, Boediono dalam simposium nasional di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (29/11).

Simposium nasional bertajuk ‘Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Model GBHN sebagai Haluan Penyelenggara Negara’ itu dibuka Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan dihadiri oleh anggota MPR RI.

Menurut Boediono yang juga mantan, ketidaksinambungan program pembangunan merupakan fenomena dan gejala yang terjadi di Indonesia. “Karena itu, membangun sistem perencanaan pembangunan itu lebih baik sesuai dengan irama pembangunan jangka panjang dan itu diperlukan komitmen untuk menjalankan platform pembangunan itu.”

Pembangunan untuk sektor pendidikan, kesehatan, reformasi birokasi, hukum, politik dan lain-lain tidak bisa dengan program jangka pendek seperti lima atau sepuluh tahun tetapi harus berkesinambungan atau jangka panjang.

“Reformasi birokrasi saja misalnnya, biasanya membutuhkan waktu hingga 20 tahun untuk menjadikan birokrasi bersih. Tak setiap pergantian kabinet, gubernur, bupati dan walikota birokrasi berubah,” jelas Boediono.

Dengan demikian, kata Boediono, program pembangunan itu harus sesuai dengan keinginan rakyat. Hanya saja fokusnya untuk beberapa tema. Tidak mencakup semua sektor, melainkan untuk beberapa sektor dan menjadi prioritas. Apalagi kini situasinya mudah terjadi ketidakpastian seperti yang terjadi di luar negeri bisa berdampak kepada Indonesia.

Demikian juga di sektor politik, dan keamanan semua harus terintegrasi dimana secara kelembagaan sistem presidensial berarti presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka harus mempunyai ruang untuk melakukan inovasi dalam melakasanakan program pembangunan tersebut. Kalau tidak, akan terjadi gesekan kelembagaan.

Terakhir harus memilih tema yang benar-benar relevan untuk 5 hingga 10 tahun ke depan agar fokus dan bisa berkesinambungan. “Saya condong pada tema pembangunan manusia untuk menyiapkan generasi baru, jangka panjang dengan rumusan yang tajam. Dan, tak hanya di sektor politik yang penuh kompromi, tapi secara ilmiah dan berkualitas. Karena itu diperlukan pedoman agar tidak setiap ganti presiden maupun kabinet berganti pula kebijakannya,” demikian Boediono. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top