Polhukam

HNW: UU Beri Keleluasaan Kepada Rakyat Pilih Pemimpin

PARLEMENTARIA.COM– Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen, memberikan keleluasaan kedaulatan kepada rakyat untuk dapat memilih presiden dan wakil rakyat secara langsung.

Untuk itu, kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) saat Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga Jakarta Selatan seperti siaran pers yang diterima Parlementaria.com, Rabu (29/11), rakyat harus menggunakan kedaulatan secara semaksimal.

Dikatakan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hal tersebut tidak dirasakan anak bangsa baik ketika masa orde lama maupun saat Orde Baru berkuasa.

Meski demikian, kata Hidayat, rakyat harus diingatkan agar mereka tidak menyalahgunakan kedaulatan yang ada dengan menukarkan sesuatu yang murah, seperti sembako. “Jangan sampai rakyat dididik memilih seseorang yang memberi sesuatu yang banyak.”

Soalnya, jelas HNW, hal demikian bisa mengkawatirkan masa depan. Rakyat menerima sembako sangat mungkin karena di beberapa tempat ada spanduk yang bertuliskan `kita siap menerima serangan fajar`.

“Kalau hal demikian terjadi, ini benar kata banyak pengamat bahwa sistem politik di tanah air hanya transaksional,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jakarta tersebut.

Dikatakan, kedaulatan rakyat tidak hanya pada saat Pemilu. Bila rakyat melihat atau merasakan ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, rakyat berhak untuk mengadukan kepada MK lewat `judicial review?.

“Banyak `judicial review? yang dilakukan oleh rakyat dimenangkan oleh MK. Di MK, rakyat bisa mengalahkan DPR dan Presiden,” lanjut politisi yang cukup lama menuntut ilmu di Saudi Arabia ini. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top