Polhukam

Siswono Heran Prilaku Elite Politik Yang Dipertontonkan Kepada Masyarakat

PARLEMENTARIA.COM– Politisi senior Partai Golkar, Siswono Yudohusodo heran dengan prilaku para elite politik yang mereka pertontonkan kepada masyarakat belakangan ini.

“Harusnya elite politik tersebut memberikan pendidikan berpolitik yang baik kepada masyarakat. Namun, kenyataannya para elite politik sudah mempertontonkan pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat,” kata Siswono dalam Sarasehan Nasional Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia di Universitas Pancasila Jakarta, Selasa (28/11).

Dalam Orasi Kebangsaan dengan tema `Urgensi Mempertinggi Perdaban Politik Indonesia’, Siswono menjelaskan tontonan drama elite politik ke masyarakat yang sangat memprihatinkan karena tidak ada keteladanan yang dapat mendidik masyarakat.

“Begitu banyak hal-hal yang tidak patut dipertontonkan para petinggi politik yang menjadikan pendidikan yang buruk dimasyarakat,” kata Siswono yang juga Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila tersebut.

Anggota kabinet era pemerintahan Presiden Soeharto tersebut mengatakan, di era kemudahan informasi saat ini ucapan, tindakan, prilaku para elit politik harusnya memiliki dimensi kependidikan yang sangat tinggi.

Siswono mencontohkan kasus seperti Ketua DPR RI Setya Novanto mepertontonkan sandiwara memalukan kepada publik selama berbulan-bulan, untuk menghindari pemeriksaan KPK dalam kasus KTP elektronik.

Antara lain dengan mendorong Pansus KPK lalu serangkaian kebohongan karena sakit dan terakhir berupaya menghidari pemeriksaan KPK dengan alasan geger otak.

Dikatakannya hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar akan tetap mempertahankan Setya Novanto baik sebagai ketua umum, maupun sebagai ketua DPR bila putusan praperadilan pada Kamis (30/11) akan memenangkan Setya Novanto. “Ini sungguh pendidikan politik yang buruk pada masyarakat,” jelas Siswono.

Menurut Siswono Praperadilan merupakan proses yang tidak menyentuh materi yang disangkakan kepada Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik. Praperadilan hanya meneliti prosedur penetapan tersangka apakah sesuai prosedur atau tidak.

Mantan Ketua Umum HKTI ini juga mengatakan dalam suasana batin rakyat ingin kejelasan tentang kasus KTP elektronik. Jadi akan sangat baik jika Setya Novanto menarik proses praperadilan. Dan jika memang yakin tak bersalah dapat membuktikannya dalam sidang di pengadilan. (art/ant)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top