Polhukam

Rikwanto Bantah Polisi SP3 Kasus Dugaan Penistaan Viktor Laiskodat

PARLEMENTARIA.COM– Polri membantah telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan politisi senior Partai Nasional Demokrat (NasDem) Viktor Laiskodat.

“Beredarnya berita di media yang menyatakan kasus penistaan agama yang melibatkan Viktor Laiskodat sudah dihentikan penyidik Bareskrim tidak benar,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto di Jakarta, Kamis (23/11) menggunakan inisial nama Viktor.

Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, ia menegaskan, masih menyelidiki laporan dugaan penistaan agama yang menyeret Ketua Fraksi Partai NasDem itu dan menggali keterangan para saksi kejadian. “Termasuk juga dari saksi ahli bahasa,” kata Rikwanto.

Dikatakan, penyidik akan koordinasi dengan DPR dalam menangani perkara itu karena Viktor masih tercatat sebagai anggota parlemen.
Dalam hal ini polisi pada Pasal 224 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR.

Sesuai ketentuan, kata Rikwanto, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan lebih dahulu menangani laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Viktor karena yang bersangkutan adalah anggota DPR.

“Jadi, perlu diuji lebih dahulu oleh MKD apakah pernyataannya Viktor Laiskodat itu dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang sedang menjalankan tugas sebagai wakil rakyat atau kapasitas sebagai pribadi,” ungkap Rikwanto.

Undang-Undang No 17/2014 juga menyebutkan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD.

Ditambahkan, dalam menangani perkara dugaan tindak pidana oleh pelaku profesi lain yang memiliki aturan penanganan pelanggaran sendiri penyidik akan meminta keterangan dari organisasi berwenang dalam profesi itu seperti ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk kasus malpraktik kedokteran dan ke Dewan Pers untuk masalah terkait pemberitaan dan kerja jurnalistik.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Polisi Heri Rudolf Nahak juga menginformasikan penanganan kasus Viktor masih berjalan dan penyidik masih memerlukan masukan dari sidang MKD DPR RI untuk melanjutkan proses hukumnya. (art/ant)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top