Polhukam

Neta Pane Desak Bareskrim Tuntaskan Kasus Politisi Nasdem Viktor Laiskodat

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Presedium Indonesia Police Watch (IPW), Neta Pane mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri segera menuntaskan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan politisi senior Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Viktor Laiskodat.

Seperti diberitakan, pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa bulan lalu, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Viktor Laiskodat dalam acara dengan konstituennya terekam menyerukan agar hadirin tidak memilih calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai ekstremisme dan pro-khilafah yakni Partai Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Akibat seruannya yang dinilai mengandung penistaan agama tersebut, Partai Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS melaporkan Viktor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Pelaporan terkait ujaran kebencian dalam pidato Viktor di Kupang, 1 Agustus 2017 lalu. Dan, juga Viktor sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Harusnya, kata Neta Pane, menjawab awak media melalui WharsApp, Kamis (23/11) Bareskrim Polri harus belajar banyak dari kejadian penistaan agama yang dilakukan bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kasus Ahok beberapa tahun silam, ungkap Neta Pane, benar-benar menguras tidak hanya lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan tetapi juga anak bangsa.

“Masak energi anak bangsa terkuras hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan remeh temeh seperti ini saja. Masih banyak pekerjaan yang menunggu yang harus segera ditangani Bareskrim Polri.”

Dalam mengusut kasus penistaan agama yang dilakukan Vicktor Laskodat, lanjut Neta, penyidik Bareskrim Polri tidak hanya harus independen tetapi juga profesional.

Soalnya, kasus ini dipastikan menjadi perhatian publik karena menyangkut tidak hanya soal agama tetapi yang bersangkutan juga seorang pejabat negara yakni sebagai wakil rakyat di parlemen.

“Jadi, penanangan kasus penistaan agam yang dituduhkan kepada Ahok seharusnya menjadi pelajaran berharga buat Bareskrim Mabes Polri. Pengalaman serupa tidak boleh terulang,” kata Neta.

Artinya, lanjut Neta, sebelum massa melakukan protes seperti pada kasus Ahok, hendaknya Bareskrim Mabes Polri bisa menuntaskannya sehingga kasus ini tidak mengambang.

Contohnya kasus Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, RJ Lino, kasus laporan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Antasari Anhar dan kasus makar yang melibatkan sejumlah aktivis.

Lebih jauh dikatakan, jika Bareskrim Mabes Polri menemukan bukti-bukti kuat tentang penistaan agama yang dituduhkan kepada Viktor, sebaiknya kasus tersebut segera dilimpahkan ke kejaksaan.

Sebalinya, jika Bareskrim Mabes Polri tidal menemukan bukti yang kuat, sebaiknya penanganan kasus tersebut dihentikan atau dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Keputusan itu, kata Neta, memang hasil kerja profesional. “Bareskrim Mabes Polri jangan takut mengeluarkan SP3 kasus tersebut kalau memang mempunyai bukti yang kuat. Itu adalah wewenang penyidik.”

Hukum memberi wewenang atau diskresi kepada penyidik. Jadi, Bareskrim Mabes Polri tidak perlu takut kalau memang langkah yang sudah ditempuh benar. Yang penting ada sebuah kepastian hukum dalam sebuah kasus.

Jika, sebuah kasus diambangkan apalagi itu menjadi perhatian publik, lanjut Neta, ini semakin menunjukkan Bareskrim Mabes Polri tidak profesional sehingga bukan tidak mungkin bakal muncul gejolak atau konflik seperti kasus Ahok. Ujungnya, yang repot Polri juga sebagai penanggungjawab keamanan dalam negeri karena bakal muncul gejolak di mana-mana.

Karena banyaknya kasus yang mengambang di Bareskrim Mabes Polri, sudah saatnya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengevaluasi kinerja Bareskrim sehingga 2018 sebagai tahun politik Bareskrim bisa tampil dengan semangat baru yang lebih profesional.
“Ini diperlukan karena tugas Polri 2018 cukup berat sebab ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 Kabupaten/kota. Dan, tahun berikutnya pemilu serentak untuk anggota legislatif dan presiden. Jadi, jangan agama dipolitisasi untuk membuat kegaduhan di Pilkada seperti kasus yang terjadi di Jakarta,” demikian Neta Pane.
(art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top