Breaking News
Polhukam

Zulkifli Hasan Tidak Tangggapi Desakan Politisi Senior PDI Perjuangan

×

Zulkifli Hasan Tidak Tangggapi Desakan Politisi Senior PDI Perjuangan

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan tak mau menanggapi desakan politisi senior PDI Perjuangan, Eva Kusmuma Sundari agar Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut bersama Ketua DPR RI, Setya Novanto meletakan jabata sebagai Ketua lembaga tinggi negara.

“Saya sih setuju saja kalau kader PDI Perjuangan masuk jajaran pimpinan MPR RI dan DPR RI. Untuk soal itu, kan ranahnya DPR,” kata Zulkifli Hasan menjawab awak media usai menghadiri acara Halaqah Kebangsaan dan Rakernas Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia tahun 2017 di Jakarta, Kamis (12/10) malam

Sebelumnya anak buah Megawati Soekarnoputri di Komisi XI DPR RI, Eva Kusuma Sundari mendesak Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPR RI untuk meletakkan jabatan mereka sesuai janji dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) 2014.

“PDI Perjuangan sudah maksimal memperjungkan itu agar kepemimpinan MPR/DPR sesuai dengam kesepakatan di KIH, dimana partai dengan suara terbanyak berhak memimpin MPR serta DPR RI,” tegas Eva dalam diskusi ‘Revisi UU MD3’ bersama pakar hukum tata negara Margarito Kamis di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (12/10).

Dikatakan politisi senior PDI Perjuangan ini, seperti diketahui revisi UU MD3 yang dilakukan DPR 2009 – 2014 menjelang pemilu 2014 dalam anomali politik sehingga tidak lagi menempatkan partai dengan suara terbanyak menjadi Ketua MPR RI serta Ketua DPR RI.

Nyatanya yang menjadi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPR RI Setya Novanto. Dimana Golkar berada di urutan kedua suara terbanyak setelah PDI Perjuangan dan PAN di urutan ke-6.

Kondisi itu diakui Eva akibat proses rekrutmen kader partai yang buruk terutama untuk pencalegan di DPR RI. Sehingga kualitasnya memprihatinkan. “Banyak anggota yang sering bolos, kinerja buruk, dan habis bertanya langsung menghilang.”

Karena itu, kata Eva, kondisi DPR/MPR RI yang sekarang ini bukan akibat UU MD 3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) melainkan akibat proses kaderisasi dan rekrutmen caleg yang buruk.

Namun, kalaupun mau merevisi UU MD3 agar kepemimpinan MPR/DPR RI berdasarkan suara terbanyak, maka perlu perbaikan etika dan mempertegas kepemimpinan MPR/DPR RI agar terwujud politik yang berkeadaban, proporsionalitas dan rasionalitas.

Apa perlu PDI Perjuangan merebut kursi MPR/DPR RI, Eva menegaskan bahwa PDI Perjuangan itu partai yang konsisten dan konstitusional. “Kita tak menggunakan kekuatan kekuasaan untuk merebut kekuasaan. Itu sudah ditunjukkan sejak peristiwa ‘Kuda Tuli’ yaitu kerusuhan 27 Juli 2006 era Orde Baru,” kata Eva.

Dalam dialetika itu, Margarito Kamis juga mengakui dalam rasionalitas demokrasi yang konstitusional, seharusnya partai dengan suara terbanyak yang menjadi pimpinan MPR/DPR RI. “PDIP mesti menyiapkan hal itu untuk materi revisi UU MD3 nanti,” katanya.

Mengapa? Karena partai suara terbanyak itu membawa mandat rakyat, yang kemudian dilembagakan menjadi pimpinan MPR/DPR RI melalui UU MD3. “Jadi, sebaiknya Zulkifli Hasan dan Novanto memenuhi janjinya. Kalau tidak, bisa kualat,” demikian Margarito Kamis. (art)

Komentar