PARLEMENTARIA.COM – Daerah mengeluhkan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Setidaknya keluhan itu disampaikan DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ketika beraudensi dengan DPD RI, Kamis (12/10/2017).
Mereka Ajiep Padindang Senator Sulawesi Selatan didampingi Sudarsono Hardjosoekarto Sekretaris Jenderal DPD RI.
Saipullah Latif yang memimpin rombongan Delegasi Komisi I DPRD Kabupaten Bone mengatakan bahwa belum adanya regulasi dana sharing penyelenggaraan Pilkada antara Provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, anggaran Pilkada yang saat ini menggunakan APBD cukup menguras anggaran daerah. “APBD itu sedikit dan jika porsinya masih harus dipakai untuk membiayai Pilkada maka dikhawatirkan akan menghambat pembangunan daerah,” tutur Latief.
Selain itu, dia juga mengkhawatirkan kepanitiaan dari KPU yang demisioner atau kosongn 2 bulan sebelum pilkada. Sehingga proses transisi KPU daerah yang baru di khawatirkan mengganggu proses pilkada di Bone.
“Pergantian kepanitiaan 2 (dua) bulan sebelum hajatan berlangsung itu saya kira cukup mengkhawatirkan proses Pilkada anti, karena pasti ada proses adaptasi,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Ajiep Padindang yang juga Ketua Komite IV DPD RI mengapresiasi kunjungan konsultasi dari DPRD ini karena ini merupakan bentuk hubungan baik antara DPD dengan daerah.
“DPD mencoba mencari jalan supaya kedepan produk perda dapat sinergi dengan pusat begitu juga sebaliknya juga masalah anggaran Pilkada yang dibebankan APBD sedang dibahas agar ke depan hanya menggunakan porsi APBN sehingga tidak membebani daerah,” ujarnya. (esa)
