PARLEMENTARIA.COM – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendorong pemerintah menampung pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.
Bahkanm secara khusus, dirinya meminta disediakannya pulau untuk pengungsi Rohingya sebagaimana yang pernah dilakukan Indonesia saat menerima ratusan ribu pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kepulauan Kepri.
“Dulu kita pernah membuka satu pulau menerima khusus pengungsi Vietnam. Saya pikir ini harus segera dilakukan pemerintah, membuka Pulau Galang lagi atau pulau apapun untuk menerima pengungsi Rohingya di Indonesia,” kata Nurhayati usai menerima perwakilan UNHCR di Indonesia Thomas Vargas di Gedung DPR RI, Selasa (12/9/2017).
Nurhayati mengatakan, saat ini ada sekitar 300 ribu pengungsi Rohingya sudah tiba di Bangladesh dengan kondisi sangat memprihatinkan akibat keterbatasan pasokan pangan, air bersih dan obat-obatan.
Karena itu kata politisi Demokrat itu, dalam waktu dekat BKSAP DPR bersama UNHCR akan berkunjung ke Bangladesh untuk melihat langsung kondisi di tempat pengungsian. “Insya Allah, kami akan ke Bangladesh mengunjungi para pengungsi. Karena kita tahu bahwa PBB sudah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah etnis cleansing (pembersihan etnis). Artinya ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Presiden International Humanitarian Law ini juga mendukung statement PBB yang mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Paling tidak memberikan akses tinggal dan hidup sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Human Rights. “Bahwa siapapun tidak bisa ditampikkan hak asasi manusianya,” tegas Nurhayati.
Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menegaskan, dalam penyelesaian kekerasan kepada etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, harus mengedepankan aspek kemanusiaan.
Mengingat, kekerasan kepada etnis ini sudah melanggar Hak Asasi Manusia. “Ini adalah kemanusiaan. Masyarakat etnis Rohingya adalah manusia, sehingga terlepas dari agama atau suku apapun, mereka adalah manusia. Secara UU internasional yang diakui PBB, semua manusia berhak mendapatkan hidup sesuai dengan hak asasinya,” tegas Dave.
Dave tak memungkiri, bahwa ini kondisi dalam negeri Myanmar sendiri. Sehingga, secara aturan setiap negara dilarang mencampuri urusan dalam negeri Myanmar. Myanmar pun merupakan negara berdaulat dan diakui oleh seluruh dunia.
Namun, sebagai anggota komunitas dunia, Indonesia dan negara-negara lain bisa melakukan pendekatan secara diplomatik. “Kita mendorong etnis Rohingya mendapat pengakuan resmi secara negara mereka. Mereka juga bisa mendapatkan bantuan, agar mereka bisa hidup dengan nyaman dan aman,” harap politisi F-PG itu.
Dave juga memastikan, pihaknya menyuarakan isu ini diberbagai kesempatan forum-forum parlemen internasional. Termasuk salah satunya dalam kesempatan World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali, baru-baru ini. Termasuk kedepannya dalam sidang General Assemby di PBB. (esa)






