PARLEMENTARIA – Kasus Penangkapan mantan Ketua DPD RI Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diungkit dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan KPK, di ruang rapat Komisi III DPR, komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Salah seorang anggota Komisi III mempertanyakan proses operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Irman Gusman. “Apa benar orang yang memberi uang ke Irman Gusman itu berstatus tahanan kota,” tanya salah seorang anggota Komisi III.
Menanggapi pertanyaan hal tersebut, kata Wakil Ketua KPK Laode Syarif membernarkan bahwa pihak yang memberikan uang kepada Irman itu betul tahanan kota. Menurut Laode, karena kasus hukum Irman Gusman sudah inkrach maka dia mau membukanya dalam raker tersebut.
Dijelaskan Laode, KPK hanya memantau jaksa yang menangani perkara orang memberikan uang kepada Irman Gusman. “Kemudian ketika dia ke Jakarta terus diikuti,” jelas Laode.
Kemudian anggota Dewan menanyakan lagi bahwa pemberian uang yang diterima Irman Gusman tersebut masih ada waktu 30 hari bagi Irman Gusman untuk dilaporkannya ke KPK.
Laode dengan enteng mengatakan bahwa hal tersebut bisa digugat melalui praperadilan. “Jadi bisa dibawa ke praperadilan,” kata Laode tanpa beban.
Seperti diketahui, Irman Gusman, divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/2) karena Irman terbukti menerima suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan Memi.
Menurut majelis hakim ketika itu, Irman terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Irman ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sabtu, dinihari, 17 September 2016 dinihari, di kediamannya, bersama dua pengusaha dan istri dari salah satu pengusaha.
Irman Gusman menggugat penangkapan atas dirinya itu dengan melakukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam proses praperadilan, KPK meminta pengadilan untuk menunda sidang. Namun dalam proses sidang praperadilan, KPK melimpahkan berkas perkara Irman Gusman ke Pengdilan Tipikor Jakarta dan secara otomatis sidang praperadilan dihentikan. (esa)






