PARLEMENTARIA.COM – Jenderal TNI Gatot Nurmantyo baru akan memasuki masa pensiun Maret 2018, namun sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama Imparsial meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti Gatot sebagai Panglima TNI.
Imparsial adalah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia yang didirikan tahun 2002 oleh 18 orang penggiat hak azasi manusia. Mereka adalah Todung Mulya Lubis, Karlina Leksono, M. Billah, Wardah Hafidz, Hendardi, Nursyahbani Katjasungkana, Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchory, Kamala Chandrakirana, HS Dillon, Munir, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, dan Poengky Indarti.
“Pergantian panglima itu harus dilakukan. Hal yang paling penting itu adalah untuk memanifestasi agenda maritim security yang memang jadi fokus utama pemerintah terutama Presiden,” kata Direktur Imparsial, Al Araf di Gedung Imparsial, Jakarta Selatan, seperti dikutip CNNIndonesia, Selasa (2/5).
Kata Al Araf, selama hampir dua tahun kepemimpinan Gatot, TNI tidak mengalami perkembangan, terutama di bidang keamanan maritim. Bahkan Gatot justru fokus melakukan pembangunan di sektor pertahanan darat.
“Ini terbukti dengan dia yang justru membangun dua Komando Daerah Militer (Kodam) selama kepemimpinannya,” kata Araf.
Al Araf juga mengatakan, pergantian rotasi ini sudah waktunya dilakukan, karena pada pertengahan tahun ini Gatot memasuki masa pensiun. “Jadi tidak masalah,” kata Araf.
Siapa yang layak menggantikan Gatot Nurmantyo, Al Araf, menyebut idealnya perwira tinggi yang ditunjuk bukanlah berasal dari Angkatan Darat (AD). Alasanya, Gatot Nurmantyo berasal dari AD dan sebelumnya Moeldoko juga berasal dari AD.
“Menurut Undang-Undang TNI, rotasi penggantian Panglima TNI harus dilakukan sesuai dengan angkatan,” kata Al Araf.
Sebelum Moeldoko, posisi Panglima TNI diisi Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut (AL). Sebelumnya lagi posisi Panglima TNI diisi Djoko Santoso yang juga merupakan perwira tinggi dari AD. “Harus diingat juga, Gatot Nurmantyo diangkat dalam polemik rotasi matra angkatan, dulu banyak yang berpikir harusnya jatah Angkatan Udara (AU),” katanya.
Selain itu, untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo, menurutnya Presiden Joko Widodo juga harus mempertimbangkan agenda politiknya dalam membangun poros maritim.
Idealnya pembangunan poros maritim, harus diikuti pembangunan kekuatan udara dan kekuatan di laut. “Dengan tidak meninggalkan kekuatan darat. Kekuatan darat itu penting, tapi yang prioritas itu udara dan laut. Sehingga idealnya Panglima TNI yang baru berasal dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut,” katanya. (chan)
