PARLEMENTARIA.COM– Sekretaris Jendral (Sesjen) MPR RI, Ma’ruf Cahyono mengatakan, seorang pejabat negara tidak hanya dituntut kemampuan dalam kepemimpinan tetapi juga harus mempunyai dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal itu disampaikan Ma’ruf mewakili Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan berbicara di depan peserta Southeast Asia Leader Summit 2017 di Gedung Serba Guna Masjid Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).
Dikatakan, ada tuntunan dalam menjalankan kepemimpinan yang sering dilupakan yakni Ketetapan (Tap) MPR No: VI/ 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. “Tap ini masih berlaku. Isinya sangat luas. Yang pasti, Tap ini memberi tuntunan yang luar biasa. Seorang pemimpin harus beretika,” kata dia.
Dijelaskan, Tap tersebut mengatur pemimpin harus jujur, amanah, menjadi teladan, memiliki tanggungjawab, mandiri dan keberdaaannya harus memberi manfaat nuat lembaga yang dipimpinnya.
Lebih jauh dijelaskan, Tap MPR itu mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi sosial budaya, politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi dan bisnis, keilmuan dan etika lingkungan.
Karena itu, MPR minta agar etika ini dijalankan dan membekali pemimpin. Ini adalah instrumen yang diciptakan negara untuk dijalankan. “Dengan begitu, kita mampu menghadapi kondisi krisis multidimensi, lingkungan strategik yang bisa meruntuhkan karakter bangsa. Etika ini menjadi landasan dalam membangun kepemimpinan nasional.”
Ma’ruf berharap, pemahaman ideologi negara dan etika ini tidak berhenti dalam aspek kognitif dan afektif tapi berlanjut ke aspek pelaksanaan. “Kalau dijalankan dengan benar, NKRI akan tetap lestari. Di sinilah tanggung jawab generasi muda,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Ma’ruf menjelaskan tugas MPR yang juga terkait dengan membangun kepemimpinan ke depan yaitu meneguhkan karakter bangsa melalui pemahaman Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Bukan berarti pemahaman generasi sekarang kurang tapi setiap masa terjadi peralihan generasi sehingga perlu terus dilakukan pemahaman ideologi negara, konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda dan penyelenggara negara,” jelas dia.
Dalam peralihan generasi, lanjut dia, mengedukasi Pancasila menjadi penting. “Dengan memberi pemahaman itu maka bisa dihasilkan kepemimpinan yang berkarakter Indonesia,” ujar Ma’ruf dalam forum bertema “Empowering Young Leaders for Better Inovative Idea Through Economic Entrepreneurship.”
Karakter kepemimpinan Indonesia, kata dia, adalah kepemimpinan yang disinari cahaya Ilahi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, aspek spiritual dalam kepemimpinan menjadi penting.
Berikutnya adalah kepemimpinan yang membawa misi kemanusiaan, mengintegrasikan atau mempersatukan, mengimplementasikan demokratisasi dan membawa keadilan dan membawa kesejahteraan rakyat. (art)
