PARLEMENTARIA.COM– Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) segera menyelesaikan konflik yang terjadi di jazirah Arab khususnya di Suriah. Belakangan orang-orang tidak berdosa termasuk anak-anak menjadi korban serangan gas beracun di wilayah Khan Shaykhun yang melanggar hukum internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir dalam siaran pers yang diterima Parlementaria.com, Selasa (11/4) menegaskan, Indonesia mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah dan mendesak PBB untuk segera menyelesaikan konflik di negara itu. “Indonesia mendesak PBB untuk menyelesaikan konflik Suriah.”
Selain itu, hkan, Indonesia juga mendorong dialog dan proses politik yang inklusif untuk menyelesaikan krisis di Suriah. “Indonesia secara prinsip tidak pernah mendukung tindakan unilateral dalam bentuk apapun termasuk serangan AS yang tidak mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB.
“Justru kita mendorong solusi damai yang sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Sekjen PBB,” kata Nasir.
Menurut dia, Indonesia tidak berada dalam kubu manapun yang bersengketa melainkan berada pada kubu yang mendorong PBB untuk segera mengambil keputusan yang mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan solusi yang baik.
Tujuh April 2017, Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan gas kimia di Khan Shaykhun, Suriah, yang menyebabkan kematian serta warga sipil tak berdosa cedera. Guterres mengatakan, perlu ada pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut, sejalan dengan norma-norma internasional yang ada dan resolusi DK PBB.
Dia juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang bisa memperdalam penderitaan rakyat Suriah. Peristiwa itu menggarisbawahi keyakinan Sekjen PBB bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik daripada melalui solusi politik.
Dikatakan, segera memanggil pihak yang berkonflik untuk segera memperbarui komitmen mereka dan membuat kemajuan dalam pembicaraan Jenewa. “Sebuah solusi politik juga tetap penting bagi kemajuan dalam memerangi terorisme,” kata Guterres.
DK PBB memiliki tanggung jawab utama untuk perdamaian dan keamanan internasional. “Saya menyerukan Dewan untuk bersatu dan melaksanakan tanggung jawab itu,” kata Sekjen PBB.
Menurut dia, sudah terlalu lama hukum internasional diabaikan dalam konflik Suriah. “Dan itu adalah tugas kita bersama untuk menegakkan standar internasional kemanusiaan. Ini merupakan prasyarat untuk mengakhiri penderitaan tak henti-hentinya rakyat Suriah,” demikian Antonio Guterres. (art)
