PARLEMENTARIA.COM– Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengakui, saat ini masih banyak aset Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bersengketa dengan berbagai pihak.
Untuk menyelesaikannya, Kemenhan harus menempuh langkah mediasi hingga jalur hukum melalui pengadilan. Karena itu, Kemenhan meminta penataan dan kepastian hukum untuk seluruh aset milik Kemenhan dan TNI.
“Untuk mewujudkan penegakan dan kepastian hukum atas tanah bukan hal yang mudah. Penyimpangan yang terjadi dalam penyelesaian permasalahan hukum atas tanah harus dihindari,” kata dalam keterangan yang diterima Parlementaria.com,. Jumat (31/3).
Untuk mempercepat sertifikasi dan penyelesaian persoalan aset Kemenham dan TNI, Kemenham menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. MoU itu memungkinkan pertukaran data dan informasi di bidang agraria dan tata ruang, serta perbaikan manajemen aset milik Kemenhan dan TNI.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang berjanji, akan mempercepat sertifikasi aset tanah milik Kemenhan dan TNI. Kantor Pertanahan di daerah juga akan bekerjasama dengan kepala satuan kerja TNI dan Kementerian Pertahanan di daerah untuk menyelesaikan permasalahan aset.
Kerja sama itu juga sebagai tindak lanjut dari permintaan Presiden Joko Widodo untuk mencari lahan seluas satu juta hektare sebagai fasilitas latihan TNI. (art)
