PARLEMENTARIA.COM– Komisi I DPR RI segera memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait dengan banyaknya laporan dan pengaduan dari masyarakat soal tanah mereka diserobot atau diambil paksa oleh TNI belakangan ini.
“Kami dari Komisi I DPR RI segera memanggil panglima TNI untuk minta penjelasan tentang banyaknya pengaduan dan laporan dari masyarakat mengenai tanah mereka yang diambil TNI,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tandjung saat mendampingi Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meninjau tanah keluarga Syech Muhamad Alhamid di kawasan Condet, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (30/3).
Dikatakan punawirawan bintang tiga TNI AD tersebut, belakangan ini Komisi I DPR RI termasuk dirinya sering menerima laporan dari masyarakat soal tanah mereka yang diserobot atau diambil alih TNI.
Komisi I DPR RI juga akan pertanyakan ada tanah TNI yang dihibahkan begitu saja kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dibawah pimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seperti di Matraman (Jakarta Timur) dan Sunter, Jakarta Utara.
“Ini harus jelas. Untuk menindak lanjuti laporan itu, kami bakal pertanyakan masalah ini bagaimana duduk persoalannya kepada Panglima TNI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI. RDP dijadwalkan sesegera mungkin. Yang pasti, kita usahakan masa sidang saat ini,” kata laki-laki lulusan Akabri 1973 tersebut.
Selain di Jakarta, dari laporan yang diterima Komisi I DPR RI, didaerah mana saja terjadi permasalahan tanah antara warga dengan TNI? Laki-laki kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat, 12 April 1950 itu menyebutkan, hampir semua daerah. “Ada yang berupa laporan masyarakat langsung ke Komisi I DPR RI dan ada pula keterangan dari Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi atau Daerah Pemilihan (Dapil).
Menurut wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini, masalah semgketa tanah ini harus segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. “Sebagai wakil rakyat, kita tidak mau tanah rakyat diambil begitu saja oleh TNI. Begitu juga sebaliknya, masyarakat jangan mengaku-ngaku tanah mereka diserobot. Ini harus kita luruskan,” kata politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Terkait dengan tanah yang diakui milik keluarga Muhamad Alhamid, Asril maupun Fadli Zon mengaku, mereka bersedia mediasi antara kedua kelompok. “Kami siap menjadi mediasi antara pihak Muhamad Alhamid dengan TNI. Kalau memanng itu tanah warga, TNI harus mengembalikannya. TNI tidak bisa semena-mena mengambil dan mengakui tanah wargam” kata purnawirawan bintang tiga ini.
“TNI itu kan berasal dari rakyat. Karena itu, TNI tidak boleh menakut-nakuti rakyat atau mengambil paksa tanah warga. Kalau TNI butuh tanah itu, tentu harus ada caranya. Paling tidak harus ada pembicaraan sehingga warga tidak dirugikan. Salah satu tugas TNI itu kan melindungi rakyat,” kata Asril yang pernah dipercaya memimpin pasukan ke Kamboja, Thailand dan Australia ini.
Sementara itu, Muhamad Alhamid mengaku, tanah milik keluarganya 5,5 hektar diserobot Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) Jayakarta. Tanah itu sudah mulai sedang digarap para pekerja untuk dibuat bangunan. Saat ini, tanah itu sedang dalam pekerjaan pengggalian pondasi.
Pengakuan Alhamid, tidak hanya tanah keluarganya yang diserobot tetapi juga tanah sekitar 150 Kepala Keluarga (KK) juga sudah dipatok dan diakui pihak Rindam sebagai tanah mereka. Warga disuruh pergi tanpa ganti rugi.
“Kami sebenarnya tidak keberatan kalau memang pihak Rindam Jaya membutuhkan tanah. Tetapi, jangan diserobot begitu. Harus bicara baik-baik dengan para pemilik tanah. Apalagi, sebelumnya kami pernah berikan tanah sekitar 4,5 hektar untuk membangun kolam renang Rindam Jaya. Jumlah tanah warga yang sudah dipatok pihak Rindam Jaya ada sekitar 50 hektar,” demikian Muhamad Alhamid. (art)
