PARLEMENTARIA.COM – Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai Program Reforma Agraria yang dilontarkan Presiden Jokowi belum lama ini merupakan program yang tidak mudah dilaksanakan.
“Tetapi juga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak mungkin dilaksanakan. Sepanjang ada kemauan politik, khususnya dari pemerintah maka kami punya rasa optimisme bahwa program ini bisa jalan,” kata Zainudin dalam diskusi bertema “Kembali ke Khitah Reforma Agraria”, di Media Center DPR, Kamis (30/03/2017).
Menurut dia, program tersebut menyangkut lintas sektoral dan tidak bisa hanya diselesaikan oleh Kementrian ATR/ BPN, tetapi juga sektor terkait lainnya. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementan, ESDM dan kementrian lain.
“Kami membuat catatan, koordinasi lintas sektoral di internal pemerintah itu harus benar-benar terjadi. Sebab kalau tidak maka pasti program ini apa yang dikatakan tidak akan berhasil karena ego sektoral yang kita sudah sama tahu di negeri ini sudah sangat menonjol,” katanya.
Kemudian kata Zainudin, pemerintah harus membuat peta jalan dari apa yang mau dilakukan ini, sehinga semua pihak tahu apa kerjanya, apa posisinya, apa tanggung jawabnya masing-masing.
Tidak kalah penting diingatkannya adalah mengai payung hukum untuk menjalankan program tersebut. “Ini penting untuk menjadi pijakan buat semua pihak supaya menjaga atau menghindarkan di belakang hari terjadi hal-hal yang akan menyulitkan pelaksananya yang akhirnya bisa membawa hal yang buruk bagi pelaksananya,” jelasnya.
Kemudian juga soal anggaran dari program ini harus jelas, sebab kalau tidak maka akan macet ditengah jalan. “Saya ingin memberikan contoh, kenapa penting pengalokasian anggaran ini. Sebagaimana kita ketahui ada program sertifikat, program sudah dijalankan oleh kementerian ATR /BPN tetapi dalam penganggarannya, yang dianggarkan adalah pembuatan sertifikat,” jelasnya.
Pembicara lain dalam diskusi tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Noor Marzuki. (chan)
