JAKARTA– Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil segera merespon surat rekomendasi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pengganti Patrialis Akbar. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2).
“Secara prosedural sudah dilakukan MKMK dengan mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian Patrialis Akbar dan meminta segera ditentukan penggantinya. Karena secara etika dia sudah melanggar. Terkait rekomendasi itu, saya berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera merespon surat rekomendasi itu,” kata Nasir Djamil.
Meski demikian, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyadari bahwa tidak mudah bagi Presiden untuk menentukan hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar. Mengingat ada beberapa langkah yang harus dilalui Presiden untuk itu. Misalnya menentukan nama-nama calon, menyeleksi sehingga ditentukan satu nama.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Aceh Darussalam itu berharap dengan komposisi jumlah hakim konstitusi yang ada saat ini, yakni delapan orang mampu bertindak seolah-olah berjumlah sembilan orang. Terlebih lagi dalam hitungan hari akan segera berlangsung Pilkada seserentak yang memungkinkan akan terjadi sengketa pilkada setelah itu. (art)
