JAKARTA – Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengevaluasi APBN-P 2016 dan outlook perekonomian nasional tahun 2017, Rabu (18/1). Ada sejumlah catatan penting menyangkut evaluasi APBN-P 2016, baik yang sudah mencapai target maupun yang tak mencapai target.
Yang jadi catatan penting adalah target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7 persen belum tercapai. Padahal, target ini sudah dicanangkan sejakan Joko Widodo belum menjabat presiden.
Sementara target yang sudah tercapai, bahkan melebihi target adalah sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp262,4 triliun atau 107 persen dari target APBN-P 2016.
“Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7% merupakan target yang dicanangkan Presiden Jokowi sebelum menjabat sebagai presiden. Namun, target tersebut belum dapat tercapai akibat kondisi ekonomi global yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan sampai saat ini,” kata Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng.
Realisasi sementara pendapatan negara Rp1.551,8 trilun, yaitu86,9% dari target yang ditetapkan APBN-P 2016. Sedangkan realisasi pendapatan yang berasal dari perpajakan mencapai Rp1.823,6 triliun, yaitu83% dari target APBN-P 2016.
Pada bagian lain, realisasi sementara belanja negara mencapai Rp1.859,5 triliun (89,3% dari target yang ditetapkan APBN-P 2016). Realisasi tersebut, ujar Mekeng, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.148 triliun dan transfer daerah termasuk dana desa sebesar Rp710,9 triliun.
“Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, maka defisit APBN-P 2016 mencapai Rp307,7 triliun (2,46% terhadap PDB). Realisasi sementara defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan target APBN-P 2016 yang sebesar Rp296,7 triliun (2,35% terhadap PDB). Ini mengalami kenaikan defisit sebesar 0,11% terhadap PDB,” papar politisi Partai Golkar tersebut. (esa)
