Parlementaria.com— Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk terus menjaga transparansi serta memperkuat sinergi dengan Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan program kerja sektor pariwisata nasional tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Menteri Pariwisata memaparkan realisasi program unggulan, kontribusi program kerja, serta berbagai langkah strategis yang telah ditempuh pemerintah dalam menjaga kinerja sektor pariwisata. Ia juga menyoroti dampak dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang dinilai perlu diantisipasi secara cermat agar tidak mengganggu pertumbuhan pariwisata nasional.
Widiyanti menegaskan, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan langkah mitigasi melalui penyesuaian strategi, khususnya dengan menggeser target pasar wisatawan. Menurutnya, langkah itu diperlukan agar sektor pariwisata tetap adaptif dan tangguh menghadapi tekanan eksternal yang berkembang dinamis.
“Sebagai langkah mitigasi, kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, seiring perkembangan situasi geopolitik. Kami berharap kondisi global segera membaik,” ujar Widiyanti di hadapan Komisi VII DPR RI.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyampaikan bahwa pihaknya memahami laporan realisasi anggaran Kementerian Pariwisata beserta tantangan global yang tengah dihadapi.
Kendati demikian, Komisi VII meminta Kemenpar menindaklanjuti sejumlah rekomendasi agar program kerja yang disusun semakin proporsional, tepat sasaran, dan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis pariwisata nasional.
Salah satu rekomendasi yang disoroti Komisi VII adalah perlunya peninjauan kembali struktur anggaran pada setiap unit kerja eselon I agar lebih berimbang. Selain itu, Kemenpar juga diminta menghitung secara cermat penyesuaian program mitigasi supaya langkah yang diambil tidak justru menghambat target pembangunan sektor pariwisata.
Komisi VII juga mendorong optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara sebagai prioritas, sekaligus memperkuat penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi dan sertifikasi usaha. Langkah tersebut dipandang penting untuk menjamin aspek konservasi, keselamatan wisatawan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal di destinasi prioritas nasional.
Di sisi lain, perhatian Komisi VII turut diarahkan pada penguatan sektor MICE internasional, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait kebijakan visa C10 dan C11. DPR juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan bebas visa, optimalisasi peran polisi pariwisata, penegasan length of stay, percepatan kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata, serta promosi digital yang menonjolkan aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan.
Widiyanti mengapresiasi berbagai masukan dari Komisi VII DPR RI sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan program kementeriannya. Ia menilai pengawasan parlemen menjadi elemen penting agar seluruh agenda pembangunan pariwisata dapat berjalan efektif dan memberi hasil konkret bagi masyarakat.
“Kami menyadari bahwa pengawasan dan dukungan dari Komisi VII sangat krusial dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pengembangan pariwisata Indonesia,” kata Menteri Pariwisata. (sal)
