PARLEMENTARIA.COM – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (25/5/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian penting bagi DPD RI dalam menghimpun masukan daerah untuk penyusunan pertimbangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF Tahun Anggaran 2027.
Di tengah ketidakpastian global, APBN 2026 dinilai memiliki peran penting sebagai instrumen penjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus pendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif. Melalui kunjungan kerja ini, Komite IV DPD RI ingin memastikan agar setiap rupiah dalam skema Transfer ke Daerah atau TKD benar-benar memberi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan layanan dasar di NTB.
Kegiatan dibuka dengan arahan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Ia menekankan pentingnya pengawasan intensif agar alokasi APBN selaras dengan kebutuhan riil daerah.
Rapat koordinasi kemudian dipimpin Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, senator asal Maluku, didampingi Evi Apita Maya, selaku Koordinator Tim Kunjungan sekaligus tuan rumah.
Dalam tinjauan fiskal regional, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB melaporkan kinerja pendapatan negara di NTB yang tumbuh signifikan sebesar 127,91 persen secara tahunan atau year on year hingga April 2026. Lonjakan tersebut terutama didorong oleh penerimaan Bea Keluar konsentrat tembaga.
Meski demikian, efektivitas belanja transfer ke daerah masih menghadapi sejumlah tantangan teknis. Realisasi belanja tercatat baru mencapai 33,63 persen dari pagu yang tersedia. Kendala penyampaian dokumen persyaratan dari pemerintah daerah serta penyesuaian sistem informasi pada penyaluran Dana Desa dan Dana Bagi Hasil menjadi catatan penting yang perlu segera diatasi.
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyoroti adanya kesenjangan dalam stabilitas sistem keuangan di NTB. Meski Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga atau DPK yang positif dan rasio Non-Performing Loan atau NPL terjaga rendah di angka 2,21 persen, penyaluran kredit dinilai belum sebanding dengan potensi pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,64 persen secara tahunan.
“Kita melihat ada gap antara DPK dan penyaluran kredit. Kenapa serapan kredit di NTB masih minim di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat tinggi? Jangan sampai perbankan terlalu konservatif sehingga pelaku UMKM dan sektor riil di bawah sulit mengakses modal. Kita butuh kredit yang lebih ekspansif namun tetap sehat,” tegas senator asal Jawa Timur itu.
Selain persoalan kredit, Komite IV DPD RI juga menaruh perhatian terhadap daya beli masyarakat. Berdasarkan data Susenas BPS NTB, hampir 70 persen pengeluaran masyarakat NTB digunakan untuk kebutuhan makanan. Kondisi ini menunjukkan tingginya kerentanan sosial masyarakat terhadap tekanan inflasi.
“Sedikit saja ada kenaikan harga beras atau cabai, rakyat bisa langsung kekurangan. Kami mendesak agar data mikro digunakan secara maksimal oleh pemda agar intervensi fiskal dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan efektif memitigasi risiko tersebut,” ujar Ahmad Nawardi.
Merespons berbagai dinamika tersebut, Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani menyampaikan aspirasi agar DPD RI mendorong pemerintah pusat memberikan kepastian waktu dan transparansi dalam penyaluran Dana Bagi Hasil. Menurutnya, hal itu penting untuk menghindari persoalan kurang salur yang kerap mengganggu perencanaan APBD.
Menutup rangkaian kunjungan, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta menegaskan bahwa seluruh temuan dan aspirasi dari NTB akan diramu menjadi rekomendasi strategis di tingkat nasional.
“Sinergi antara kebijakan fiskal pusat, fleksibilitas kredit perbankan, dan akurasi data kemiskinan adalah kunci utama. Kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB tidak hanya menjadi angka statistik di atas kertas, melainkan wujud kesejahteraan nyata yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Novita. (sal)
