Breaking News
HeadLinePengawasan

Pecahkan Rekor Operasi Tangkap Tangan, DPR Minta KPK Selesaikan Kasus Besar

×

Pecahkan Rekor Operasi Tangkap Tangan, DPR Minta KPK Selesaikan Kasus Besar

Sebarkan artikel ini

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecahkan rekor dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Lembaga ad hoc antirasuah itu sepanjang tahun lalu berhasil melakukan 17 kali OTT.

Saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (18/1), Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan, itu bukan menunjukkan kehebatan KPK. Namun, keberhasilan tersebut karena tingginya partisipasi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. “Ini karena keberanian masyarakat melaporkan tindak pidana korupsi dan KPK segera meresponnya,” Basaria.

Upaya penindakan yang dilakukan KPK sepanjang 2016 menghasilkan pemasukan negara Rp 497,6 miliar. Jumlah itu meningkat dibanding tahun sebelumnya, di mana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari KPK saat itu Rp 211,9 miliar. “Lebih dari Rp 497,6 miliar masuk ke kas negara. Ini hasil dari penanganan tindak pidana korupsi 2016 dan sebelumnya yang telah diselesaikan.”

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja KPK sepanjang 2016, karena telah memecahkan rekor dalam melakukan OTT sejak KPK berdiri. OTT terbesar sebelumnya 2013 dengan 10 kasus.

“Jadi, OTT KPK 2016 ini sebagai rekor terbesar sejak lembaga ini berdiri. Hanya saja kalau bisa OTT itu dengan dampak dan kasus besar sehingga tidak lagi main yang kecil-kecil. Namun kita apresiasi KPK,” kata Bambang.

Namun, dia meminta KPK untuk menyelesaikan beberapa kasus besar yang dianggap masih menjadi utang KPK, seperti kasus Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pembelian lahan RS Sumber Waras, korupsi di PT Pelindo, Hambalang dan kasus besar lainnya. “Kita berharap, KPK bisa menyelesaikan tunggakan beberapa kasus besar tersebut tahun ini.”

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat, Benny K Harman mendukung KPK menjadi lembaga tunggal yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. “Saya setuju, kalau bisa kuasa untuk memberantas korupsi di Indonesia itu diserahkan saja ke KPK. Polisi dan kejaksaan tidak usah menangani kasus korupsi,” kata Benny.

Karena, kata Benny, dalam praktek kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan banyak bermasalah dan ketidakpastian dan penyelesaiannya bertahun-tahun.

“Ada yang mau maju Pilkada ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada bukti dan saksi yang jelas. Tetapi kalau KPK, persepsi umum jika KPK melakukan itu sudah pasti benar. Orang lebih trust kepada KPK. Tapi mohon maaf kalau kejaksaan dan kepolisian kasusnya bertahun-tahun,” ujar Benny.

Dia menyarankan KPK untuk mendorong agar pemerintah dapat segera menerbitkan Perppu yang mengatur kuasa tunggal terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi itu dan merekrut sendiri penyidik, sesuai ptusan Mahkamah Konstitusi.

“Mumpung momentnya bagus ya gunakanlah. KPK harus ikut mendorong segera diterbitkan Perppu. Kalau memang Pemerintahan Jokowi serius dan sungguh-sungguh menjalankan janji politiknya memberantas korupsi, ya jalankan keputusan MK itu,” demikian Benny Kabur Harman. (art)

Komentar