JAKARTA– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang
dipercayakan kepada Sudirman Said berencana memangkas lagi
subsidi solar dari Rp1.000 per liter menjadi Rp350 per liter.
Rencana itu tertuang dalam Perubahan APBN 2016 yang
disampaikan pemerintah kepada DPR RI, dimana subsidi BBM dan
LPG akan dikurangi Rp23,1 triliun menjadi Rp40,6 triliun. Subsidi
tetap solar Rp350 per liter dijadwalkan berlaku mulai bulan depan.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo mengatakan, alih-alih
mendorong perekonomian tetapi dampak kebijakan tersebut justru
menekan pertumbuhan ekonomi domestik.
“Lihat saja hasilnya, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik
(BPS), ekonomi hanya tumbuh 4,70 persen atau terendah dalam
enam tahun terakhir. Ini kali pertama ekonomi Indonesia tumbuh di
bawah 5 persen sejak 2009,” kata Bambang.
Ditambahkan politisi Partai Gerindra tersebut, kenyataan yang
paling menyakitkan adalah solar subsidi ternyata dijual lebih
mahal dibandingkan dengan solar non subsidi atau solar industri
(HSD).
Sebagai bukti, PT Patra Niaga (anak perusahaan Pertamina)
menjual solar non subsidi Rp4.500 per liter, padahal harga solar
subsidi saat ini masih Rp5.150 per liter.
Dengan asumsi subsidi solar saat ini Rp1.000 per liter dan harga
solar industri Rp4.500 per liter, berarti terdapat selisih Rp1.650 per
liter yang masuk kantong Pertamina.
“Apabila konsumsi normal solar sekitar 30.000 kiloliter per hari,
berarti uang subsidi solar yang disedot Pertamina mencapai
Rp49,5 miliar per hari atau Rp17,8 triliun per tahun,” ujarnya.
“Dalam kondisi seperti ini, rencana pengurangan subsidi solar
menunjukkan pemerintah naif, sekaligus membohongi rakyat.
Karena langkah ini dilakukan ketika harga BBM rendah, sementara
BBM yang dijual kepada rakyat ternyata lebih mahal dari
seharusnya. (decha)
