Breaking News
Polhukam

Korban Novel Baswedan Minta DPR Panggil Jaksa Agung

×

Korban Novel Baswedan Minta DPR Panggil Jaksa Agung

Sebarkan artikel ini

JAKARTA– Puluhan warga Bengkulu korban penganiayaan Novel Baswedan saat menjabat Kasat Reskrim Polresta Bengkulu 2004 mendatangi Komisi III DPR RI. Mereka juga melakukan aksi di depan pintu masuk Gedung Parkemen, Rabu (8/6).

Mereka membentangkan berbagai spanduk antara bertuliskan ‘DPR Segera Panggil Jaksa Agung, Karena Bermain Politik Dalam Kasus Novel Baswedan, Kasus Novel Baswedan Harus Jalan Terus dan Tidak Ada Yang Kebal Hukum DI Negeri Ini’.

Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bengkulu Pencari Keadilan (Formabil) meminta Komisi III memanggil Jaksa Agung, HM Prasetyo guna mengklarifikasi atas putusan SKP2 dan tidak menjalankan putusan pengadilan atas Novel Baswedan yang kini menjadi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam orasinya, Muhibbulah selaku koordinator aksi mengatakan, langkah Jaksa Agung yang tidak mengindahkan putusan prapenadilan telah mencederai prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan mengistimewakan Novel.

“Sikap Prasetyo ini membuat publik heran, karena hingga saat ini pihak kejaksaan tidak mau melaksanakan putusan praperadilan,” ungakp Muhibbulah.

Para pendemo juga menuding pihak kejaksaan telah melakukan politisasi dan intervensi demi membela secara membabi-buta Novel yang jelas telah merugikan korban yang juga warga negara Indonesia.

Usai perwakilan mereka diterima anggota komisi hukum DPR RI, Nasir Jamil dari Fraksi PKS, para pelaku aksi Formabil membubarkan diri.
Kepada anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh ini, Yulisman selaku kuasa hukum warga Bengkulu korban penganiayaan Novel berharap ada angin segar seperti jalan damai.

“Makanya kami mohon kepada Komisi III DPR melalui pak Nasir Jamil agar memperjuangkan aspirasi kita ini. Bukan hanya menyurati jaksa agung saja. Komisi III harus memanggil dan bertanya ke Prasetyo, ada apa?”

Sebagaimana peraturan Mahkamah Agung (MA), dilarang melakukan upaya banding kasasi dan peninjauan kembali atau PK. “Maka celah deponering itu tidak ada lagi, karena deponering hak jaksa, kewenangan bukan lagi ditangan jaksa sudah beralih ke pengadilan,” tegas dia.

Menggapi permintaan tersebut, Nasir Jamil berjanji akan menyurati jaksa agung. “Asprasi ini kami terima dan kami akan menyurat Jaksa Agung Prasetyo,” demikian Yulisman. (art)

Komentar