JAKARTA – Anggota Banggar DPR Hetifah merasa berkeberatan terhadap rencana pemerintah yang akan memotong atau menurunkan anggaran transfer ke daerah.
Menurutnya, dana transfer ke daerah adalah perwujudan pembangunan yang didasarkan pada konsep Nawa Cita butir ketiga. “Jika dana transfer ke daerah dikurangi, ini tidak sesuai dengan butir ketiga Nawa Cita,” tegas Hetifah, saat Rapat Kerja dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham danGubernur Bank Indonesia, kemarin.
Dalam APBN 2016, alokasi dana transfer daerah dan dana desa mengalami kenaikan yang cukup besar. Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah optimis untuk pembangunan daerah.
Tetapi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, Pemerintah berencana menurunkan alokasi dana tersebut. Menurut Hetifah, jika transfer ke daerah dikurangi akan banyak pembangunan yang tertunda.
Dikatakan politisi Partai Golkar itu, membangun Indonesia dimuali dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Karena itu ia tidak setuju dana transfer ke daerah dipotong.
“Penurunan dana transfer ke daerah akan menimbulkan resiko, yaitu pembatalan dieksekusinya rencana kebutuhan daerah terutama terkait proyek fisik dan infrastruktur, sehingga mempengaruhi fiskal di daerah,” ujar Hetifah.
Oleh karena itu ia meminta agar dana transfer daerah tidak diturunkan. “Kami ingin agar dana transfer daerah jangan diturunkan. Kami juga mendesak untuk dilakukan revisi atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar memberi keuntungan bagi daerah”, tegas Hetifah.
Sebagaimana diketahui, dalam RAPBN-P 2016 usulan pemerintah, dana transfer ke daerah mengalami penurunan. Dalam ABPN 2016, alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp723,2 triliun, turun menjadi Rp711,3 triliun pada RAPBN-P 2016. Secara keseluruhan dana transfer ke daerah mengalami penurunan sebesar Rp11,9 triliun.
Dana bagi hasil (DBH) misalnya diturunkan sebesar Rp4,7 triliun. Dalam APBN 2016 alokasi DBH sebesar Rp106,1 triliun, turun menjadi Rp101,5 trilun di RAPBNP 2016. Demikian pula dengan dana transfer khusus yang turun Rp8,3 triliun, dari sebelumnya Rp208,9 triliun menjadi Rp200,7 triliun. Sementara itu dana Otomoni khusus (Otsus) dan Keistimewaan seperti Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kenaikan Rp1,1 triliun. (chan)






