Breaking News
Polhukam

Propaganda Kebangitan PKI Desain Tidak Bertanggung Jawab

×

Propaganda Kebangitan PKI Desain Tidak Bertanggung Jawab

Sebarkan artikel ini

henJAKARTA– Ketua Setara Institute, Hendardi menilai, propaganda kebangkitan PKI dengan mengaitkan sejumlah kegiatan mempromosikan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965, baik melalui film, diskusi dan penerbitan buku diduga merupakan desain pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tujuannya untuk mengadu domba masyarakat, menghalangi niat negara melakukan rekonsiliasi dan membenarkan seluruh pembatasan dan persekusi kebebasan sipil.

Penyebaran stigma PKI terhadap beberapa kegiatan, kata Hendardi dalam siaran persnya, Senin (9/5) telah membangkitkan kebencian orang pada upaya-upaya persuasif, dialogis dan solutif bagi pemenuhan hak-hak korban peristiwa 1965.

“Agak ganjil ketika TNI dan Polri merasa confirm bahwa PKI akan bangkit, padahal mereka memiliki intelijen yang bisa memberikan informasi akurat perihal fenomena di balik berbagai pembatasan dan persekusi atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul yg dalam 3 bulan terakhir terus terjadi.”
Kalangan awam, kata Hendardi, sebenarnya ragu akan propaganda kebangkitan PKI mengingat konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis. Pada sisi lain, PKI sebagai sebuah partai juga mustahil bisa berdiri di Indonesia.
Sikap TNI dan Polri yang turut mereproduksi propaganda itu menunjukkan bahwa intelijen mereka tidak bekerja. Atau bisa jadi justru pihak TNI adalah bagian dari kelompok yang melakukan penolakan atas upaya masyarakat sipil mendorong pengungkapan kebenaran.

Situasi ini, lanjut Hendardi, jelas tidak produktif bagi praktik demokrasi dan pemajuan HAM. Apalagi statement Menhan RI, bukan menyejukkan tapi malah menyebarkan kebencian dan memperkuat segregasi sosial.

“Publik perlu tahu bahwa korban dari propaganda itu bukan hanya korban 1965 tetapi kebebasan sipil warga. Bahkan mereka yg tidak membahas soal PKI pun dipersekusi dengan stigma yg sama. Jokowi sebaiknya segera bersikap soal rencana menyusun skema penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, sehingga dinamika dan kohesi sosial tidak rusak akibat propaganda2 yg tidak berdasar,” demikian Hendardi. (art)

Komentar