Breaking News
Polhukam

Jokowi Harus Tegas Soal Anggota Kabinet Masuk ‘Panama Papers’

×

Jokowi Harus Tegas Soal Anggota Kabinet Masuk ‘Panama Papers’

Sebarkan artikel ini

JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertindak tegas terkait masuknya sejumlah nama anggota kabinet Jokowi-JK seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Rini Soemarno dalam dokumen ‘Panama Papers’.

Kalau Jokowi tak cepat bertindak, kata Ketua Setara Institute, Hendardi, Senin (25/4), kasus ‘Panama Papers’ itu dapat menimbulkan kegaduhan politik baru dalam pemerintahan Jokowi-JK.

“Jokowi harus cepat bertindak kalau tidak ingin pemerintahan yang dia pimpin sejak 20 Oktober 2014 gaduh berkepanjangan. Beredarnya dokumen ‘Panama Papers’ yang menyebut sejumlah nama pejabat publik Indonesia termasuk anggota kabinet Pemerintahan Jokowi-JK dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah Jokowi-JK,” kata Hendardi, Senin (25/4).

Selain nama, Luhut dan Rini, juga ada nama Harry Azhar Azis (Ketua BPK). Luhut sudah membantah. Namun, tetap saja dugaan keterlibatan Luhut berpotensi mengganggu kredibilitas pemerintahan Jokowi-JK.

Apalagi, kata Hendradi, Luhut merupakan pejabat strategis dalam kabinet Jokowi-JK. Baik Ketua BPK maupun Mekopolhukam keduanya sama-sama membantah dan sudah memberikan klarifikasi kepada Presiden Jokowi.

Terhadap Harry Azhar Azis, kata Hendardi, jalan terbaik mengundurkan diri dari Ketua BPK untuk menyelematkan institusi pemeriksa keuangan tersebut. Sementara pada Luhut, Jokowi harus menghitung kebenaran dugaan keterlibatan itu dan dampak politik yang ditimbulkan.

“Apapun keyakinan Jokowi, standar bersih hukum dan integritas tinggi harus dijadikan pedoman Jokowi dalam reshuffle jilid II, sebagaimana Jokowi meminta pendapat KPK saat pembentukan kabinet tempo hari,” demikian Hendardi. (art)

Komentar