JAKARTA– Calon yang maju untuk menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) pada Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di Bali minggu pertama bulan depan tidak boleh melakukan transaksi politik uang dalam meraih suara.
Jika ada calon yang kedapatan atau terbukti melakukan transaksi politi uang dalam usaha mendapatkan dukungan, kata Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, Rabu (13/4), calon bersangkutan langsung didiskualifikasi.
Khusus untuk aturan bebas politik uang, ungkap Nurdin, SC tak hanya menerapkan kepada para bakal calon tetapi juga seluruh kader partai atau pemilih. Pemilih akan langsung didiskualifikasi dan dihapus hak pilihnya hingga tahun depan. Sedangkan untuk panitia diserahkan kepada komite etik. “Sanksi apa saja yang diterapkan, akan ditentukan oleh komite etik.”
Ada beberapa syarat khusus bagi para calon ketua umum Golkar yang maju bersaing. Para caketum harus memenuhi syarat bebas narkoba dan harus melaporkan harta kekayaan.
“Bakal calon harus melakukan tes bebas narkoba dari BNN. Bakal caketum juga harus membayar pajak dan melaporkan pajak kepada negara. Mereka juga diminta melaporkan harta kekayaan, baik calon yang merupakan pejabat negara ataupun bukan. Negara juga mewajibkan orang mengisi laporan pajak dan laporan harta kekayaan. Golkar taat azas,” kata Nurdin.
Syarat lainnya yang harus dipenuhi bakal caketum antara lain harus aktif sebagai kader Golkar minimal 5 tahun. Bakal juga harus pernah menjadi pengurus baik di daerah maupun di pusat selama minimal 1 periode dan tidak pernah menjadi kader partai lain.
Nurdin Halid membantah isu yang menyebut panitia menarik Rp 20 miliar dari kandidat calon ketua umum Partai Golkar. Menurut Nurdin, dalam proses pencalonan, calon dapat berpartisipatif namun hal tersebut belum disepakati. “Rp 20 miliar itu tidak benar. Memang kami akan atur caketum bisa berkontribusi. Besarannya? Mari kita atur bersama,” ujar Nurdin.
Untuk kontribusi dari caketum akan diatur melalui pintu dan kesederajatan yang sama atau kandidat dapat mendirikan posko-posko tertentu. SC akan mengambil dana untuk pendaftaran bakal caketum, melakukan kampanye di berbagai daerah dan memberikan uang transportasi dan akomodasi para pemilih suara. “Jadi biar SC yang urus dana. Tidak ada dana langsung yang diberikan kandidat ke pemilih.”
Substansi yang saat ini dibangun Partai Golkar melalui Munaslub adalah untuk menghindari adanya politik uang dalam pemilihan ketua umum partai berlambang Pohon Beringin tersebut. (art)
