JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertahankan
kedaulatan dan aset negara dari ancaman negeri lain yang mencoba
‘menginvasi’ wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk itu, pemerintah Indonesia harus melakukan langkah konkret
dalam menjaga eksistensi seperti Kepulauan Natuna di Laut China
Selatan (LCS) yang secara implisit dikleim China lewat peta Nine Dash
Line (NDL).
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah ketika diminta komentarnya tentang
langkah-langkah yang harus dilakukan , pakar komunikasi politik
Universitas Indonesia (UI) Firmansyah, pengamat hukum tata negara
Zulman Haris, dan pengamat militer dan pertahanan Susaningtyas NH
Kertopati, secara terpisah, di Jakarta, Minggu (13/12).
”Memang, kepada Menlu Retno, China bilang tak pernah mengklaim
Natuna, tapi diam-diam mereka melakukan langkah-langkah konkret di
sana,” kata Fahri.
Contohnya, China memberi pasokan logistik, pakaian, pendidikan,
fasilitas umum, dan sebagainya. “Kalau siaran TV dari Indonesia tak
tertangkap di sana, China bisa membuat pemancar untuk masyarakat
Natuna,” kata Fahri Hamzah.
Jadi, lanjut dia, kalau Pemerintah Indonesia tak bisa membangun dan
menyejaherakan masyarakat di kepulauan itu, Natuna bisa lepas.
Karena China ingin menarik wilayah negaranya ke arah timur.”
Menurut Fahri, kalau Pemerintah China memasok kebutuhan
masyarakat di Natuna secara berkala, maka dengan sendirinya
kepulauan itu bisa lepas dari Indonesia. Apalagi kalau Pemerintah
Indonesia tak bisa membangun dan memakmurkan rakyat di kepulauan
itu, Natuna bisa lepas lebih cepat.
Karena itu, tambah Fahri, langkah diplomasi bukan sesuatu yang utama
dalam menjaga Natuna. Terlebih kepulauan ini terletak jauh dari Ibu
Kota Negara Jakarta. ”Kalau kita lihat peta, kita berada di cekung Laut
China Selatan. Kalau tidak dijaga dengan baik, Natuna ini rawan lepas.”
Kekhawatiran Fahri tak berlebihan, saat ini China sedang membuat
Jepang marah, karena mereka sudah mencaplok Spratly. Bahkan China
sudah membangun pangkalan udara di pulau itu. Mereka juga bisa
menyandarkan kapal induk di sana.
”Pemerintah harus konkret, harus ada barang, ada jasa, ada
pemerintah. Kalau ada Bendera Merah Putih, harus ada orangnya.
Negara harus hadir di sana,” demikian Fahri Hamzah. (art)
