Breaking News
Polhukam

Fuad Tak Yakin Novanto Berani Minta Saham ke Freeport

×

Fuad Tak Yakin Novanto Berani Minta Saham ke Freeport

Sebarkan artikel ini

fuadbJAKARTA– Fuad Bawazier yang tergabung dalam tokoh nasional Gerakan Selamatkan Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) ragu bahkan tidak yakin Ketua DPR RI, Setya Novanto berani meminta saham PT Freeport seperti ditudingkan sejumlah pihak.

Menurut Fuad Bawazier yang mantan Menteri Keuangan tersebut, otoritas Amerika Serikat (AS) sangat keras terhadap segala upaya penyogokan dan semacamnya yang dilakukan perusahaan di negaranya. “Saya yakin (Novanto) tidak akan berani. Berbeda halnya kalau (negosiasi) dengan pemerintah semisal 50:50 itu tidak apa-apa,” kata Fuad sebelum memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Jumat (27/11).

Dikatakan, jika saham PT Freeport hilang atau berkurang akibat upaya sogok-menyogok otomatis pengusutan akan dilakukan sejumlah otoritas termasuk badan pengawas bursa efek AS hingga level Federal Bureau of Investigation (FBI). “FBI itu akan memburu. Bisa-bisa pejabat negara kita dicokok di jalan. Karena itu, saya yakin Novanto tidak akan berani.”

Menurut dia, penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Setya Novanto oleh MKD tak bakal membongkar seluruh skandal yang mungkin terjadi. Karena itu, sebaiknya masalah ini diselesaikan dalam ranah hukum agar semua pihak yang diduga terlibat bisa dimintai keterangannya.

“Kalau MKD mengusut Novanto, lalu yang mengusut pak Luhut, Sudirman Said itu siapa? Nama pak Luhut disebut berkali-kali (dalam rekaman yang beredar) kok tidak marah. Sebaiknya masalah ini dibawa ke ranah hukum,” demikian Fuad.

Tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) yang tertulis dalam lampiran keretangan pers, antara lain Jend. (Purn) Djoko Santoso, Letjend (Purn) (Mar) Suharto, Mayjend (Purn) TB Hasanudin, Mayjend (Purn) Prijanto, Prof. Din Syamsudin, Dr. Fuad Bawazier, Bambang Wiwoho, M.Hatta Taliwang, Sayuti Asyathri, Lily Wahid dan lain-lain. Mereka meminta agar MKD berlaku jujur dan transparan mengusut kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR RI itu. (art)

Komentar