JAKARTA– Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Muhammad Nasih menilai, prestasi mencolok Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak berkuasa 20 Oktober tahun lalu adalah bagi-bagi kekuasaan.
Padahal, kata Muhammad Nasih dalam Dialog Kenegaraa dengan tema Menjawab Hak Bertanya DPD RI tentang urgfensi Perpres KA Cepat Jakartra-Bandung bersama Ketua Dewan Kehormatan (DK) DPD RI, AM Fatwa dan Ketua Bidang Komunikasi Publik Masyarakat Transportasi Indonesia, Rabu (4/11).
Karena itu, DPD RI sebagai representasi rakyat dan daerah punya tanggungjawab untuk mengontrol pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya ekonomi lainnyaserta kedaulatan negara dari perspeketif politik. “Untuk itu, DPD RI harus mengajukan hak bertanya soal KA Cepat Jakarta–Bandung Rp 78 triliun, yang ditangani Tiongkok.
Anehnya, lanjut Nasih, penentuan stasiun itu ditentukan pihak investor. “Ini pasti ada aspek politik ideologis termasuk mengekspor TKA secara besar-besaran, padahal tenaga kerja kita sangat besar. Dari aspek ekonomi inilah yang bisa menimbulkan revolusi sosial dan politik, yang biayanya tentu sangat mahal. Jadi, kita ingatkan pemerintah saat ini yang melakukan segala hal kecuali hal-hal yang harus dilakukan, dan komunias terbukti masih bertahan.”
Sebagai contoh adalah Singapura, yang dulu dikuasai mayoritas Melayu. Tapi dengan sistem mitokrasi, yaitu jabatan-jabatan itu hanya boleh diduduki oleh orang-orang yang berpendidikan dan beprestasi, tidak lama kemudian orang Melayu tergusur dan kini kelompok Taipan yang berkuasa. “Maka kita harus mengantisipasi kedaulatan negara dan kelanjutan generasi bangsa Indonesia,” tambah dia.
Lalu, kenapa Tiongkok dan bukan Jepang? Hal itu menurut Nasih, karena bergaining Tiongkok lebih kuat dibanding Jepang. Juga tidak lepas dari proses pemilu pada Juli 2014 lalu yang liberal dan uang ada di mana-mana, melimpah, bahkan tidak terbatas (unlimited). “Jadi, bergaining dan uang Tiongkok memang lebih kuat,”jelas dia.
Pada kesempatan serupa, Milatia Kusuma mengaku, tidak tahu-menahu soal KA Cepat Jakarta–Bandung karena tidak pernah diajak berbicara. Berbeda rencana dengan Jepang, yang memang lebih detil, dan lebih hati-hati, sehingga wajar kalau HST di Jepang zero kecelakaan. Sedangkan di Tiongkok, sekali kecekaaan dan seluruh penumpangnya tewas.
“Bunga yang diberikan Jepang juga lebih kecil, yaitu 0,1 persen dibandingkan Tiongkok 0,2 persen. Dan, untuk 10 tahun ke depan semua KA akan cepat 250 HST dibanding sebelumnya 150 HST,” tambah dia.
Transportasi massal itu, lanjut Melatia, suatu keharusan. Hanya saja untuk KA cepat seperti Jakarta – Bandung itu harus lebih dari satu stag, sehingga harus dihubungkan dengan Jakarta – Surabaya.
“Kalau pemerintah saat ini berjanji memajukan poros maritim seharusnya transportasi laut menjadi prioritas. Selama 350 tahun penjajah juga melalui laut. Jadi, kita harus belajar dari sejarah bahwa Indonesia ini kaya,” demikian Melatia. (art)
