JAKARTA– Impian DPR RI untuk memiliki gedung mewah mendekati kenyataan. Dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 ada anggaran Rp 700 miliar untuk pembangunan gedung dan alun-alun demokrasi.
Hal tersebut dibenarkan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmadi Noor Supit, Kamis (29/10). “Ya ada tambahan sekitar Rp 700 miliar sekian. Saya dapat informasi, uang itu bakal masuk APBN 2016, dianggarkan untuk pembangunan gedung dan alun-alun demokrasi. Namun, Banggar sendiri tak membahas sampai satuan tiga (terperinci),” kata politisi Partai Golkar ini.
Bila merujuk kepada rencana tujuh proyek DPR yang difokuskan menjadi tiga proyek, anggarannya Rp 2,08 triliun. Anggaran itu direncanakan sebagai tahun jamak (multiyears). Rp 700 miliar yang dianggarkan sekarang ini bisa jadi pencairan di tahun pertama dari total Rp 2,08 triliun itu.
Politisi Partai Beringin ini belum bisa memastikan apakah anggaran Rp 700 miliar, atau juga disebut sebesar Rp 740 miliar, itu merupakan bagian dari proyek tahun jamak triliunan rupiah itu. Yang jelas, kata dia, tentu anggarannya akan dilanjut ke tahun-tahun berikutnya sesudah 2016. “Tentu ada kelanjutan. Tidak mungkin stop begitu saja,” kata Supit.
Dikatakan, pengajuan itu datang dari pihak BURT dan Kesekjenan DPR yang diajukan ke pemerintah, dan pemerintah mengajukan ke DPR lagi. Supit mengapresiasi niat pemerintah itu. “Ini bagian dari keberpihakan pemerintah sebagai eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengajuan RUU APBN terhadap lembaga tinggi negara,” demikian Ahmadi Noor Supit. (art)
